Buntut Pernyataan Amplop Kiai, Suharso Didesak Mundur dari Posisi Ketum PPP

Liputan6.com, Jakarta - Front Kader Penyelamat Partai (FKPP) kembali melakukan aksi meminta Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa untuk mundur dari jabatannya di depan Gedung DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2022).

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Jakarta Selatan, Muchbari, menyebut aksinya tidak akan berhenti hingga Suharso yang tersandung polemik 'Amplop Kiai' turun dari posisinya.

“Ini aksi tanpa ujung, sampai kapan pun kalau Suharso belum turun kami akan terus lakukan. Hari ini ada dua titik, di kawasan istana patung kuda ada juga santri yang bergerak melawan penista agama,” tutur Muchbari.

Muchbari yakin jika Suharso tak kunjung mundur dari jabatannya, para majelis partai akan melakukan langkah ekstrem yaitu memecat secara tidak hormat.

“Karena kami yakin, PPP tidak mau kehilangan suara umat. Jadi, lebih baik Suharso dipaksa mundur oleh para dewan syariah,” ucapnya.

Soal Suharso yang mengaku belum menerima surat dari para majelis partai, menurut Muchbari itu hanya alasan belaka. Pasalnya, surat dari para majelis sudah beredar bahkan di media.

“Itu hanya alasan belum menerima surat. Kalau dia bilang surat majelis tidak sesuai mekanisme, apakah selama ini partai dipimpinnya sesuai? Suharso jangan berlindung di AD/ART, dia sendiri menabraknya,” tandas Muchbari.

Tiga Majelis pimpinan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yaitu Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan mengirim surat kedua kepada Suharso Monoarfa agar segera mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum DPP PPP.

Dikeluarkannya surat kedua ini merupakan buntut adanya pernyataan Suharso terkait amplop kiai sebagai bentuk politik uang. Selain itu, surat pertama yang berisi permohonan serupa juga tidak mendapat respons.

"Permintaan pengunduran ini kepada saudara Suharso Monoarfa ini semata hanya untuk kebaikan kita bersama sebagai pengemban amanah dari pendiri PPP," tulis surat yang tersebar di kalangan wartawan, Senin (29/8/2022).

Surat tersebut tampak ditandatangani oleh Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, dan Ketua Majelis Pertimbangan Muhamad Mardiono.

Tidak ketinggalan adanya tanda tangan putra almarhuh Kiai Maimoen Zubair yaitu Abdullah Ubab Maimoen Zubair dan juga Ahmad Haris Shodaqoh, Muhyidin Ishaq, dan Fadlolan Musyaffa.

Adapun surat tersebut tertanggal 24 Agustus 2022 dan berisikan permintaan agar Suharso serius mundur dari posisi Ketum. Para ketua majelis menyebutkan bahwa Suharso telah mengabaikan surat pertama dengan tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis.

Padahal, keadaan PPP tengah semakin memburuk di masyarakat. Untuk itu, pengunduran diri Suharso diyakini dapat meredakan gejolak, terutama di kalangan habaib, kiai, hingga para pendukung PPP.

"Selanjutnya mekanisme akan diatur sesuai peraturan organisasi yang ada pada AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP)," lanjut surat tersebut.

Majelis Pertimbangan PPP Usman M Tokan membenarkan adanya surat dan isi dari berkas tersebut.

"Ya surat pertama enggak dibalas, enggak ada jawaban, jadi berkirim surat kedua untuk mengingatkan lagi agar segera mengundurkan diri," ujar Usman.

Menurutnya, ada momen Suharso Monoarfa berkunjung ke Surabaya dalam rangka pendidikan politik. Dalam perjalanannya, Ketum PPP tersebut mencoba berkomunikasi dengan Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj.

"Pak Kiai ada di Cirebon jadi dia mau silaturahim. Namanya Kiai silaturahim boleh. Terus dateng gitu, dikasih makan, udah," ujarnya.

Meski ada komunikasi dengan Suharso Monoarfa, lanjut Usman, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj diyakini tetap konsisten atas sikapnya sesuai isi surat tersebut.

"Kesepakatan tiga majelis. Jadi berusaha untuk meminta tanda tangan per orang larinya dia. Jadi diminta tanda tangan untuk mencabut, untuk macam-macam lah. (Padahal) Kesepakatan bersama. Enggak bisa memutuskan sendiri gitu. Itu kesepakatan majelis gitu kan. Jadi nggak bisa seorang Ketua Umum itu berusaha mau mencoba untuk, kasarnya itu memecah belah kiai kan gitu ya. Enggak ada (dikumpulkan). Dia pergi keliling satu-satu," Usman menandaskan.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengaku bahwa dirinya tidak menerima surat dari tiga Majelis Syariah PPP soal desakan untuk mundur dari jabatannya. Sehingga, dirinya tidak perlu merespons atas surat desakan tersebut.

"Enggak perlu saya respons, saya enggak terima suratnya," kata Suharso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022).

Diketahui, tiga Majelis Syariah PPP kembali melayangkan surat desakan kepasa Suharso agar mundur sebagai Ketua Umum PPP. Setelah sebelumnya, surat pertama yang dilayangkan tidak diindahkan oleh Suharso.

"Itu bukan kedua kali juga saya kira, suratnya enggak ada," ucapnya.

Suharso pun menyampaikan, bahwa pihaknya sudah membahas terkait adanya desakan itu. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut.

"Iya sudah bicara. Ya kita lihat saja nanti," ungkap Suharso.