PKS Ingatkan Pemerintah Ada Dampak Besar Saat BBM Harganya Naik

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin, menyatakan pihaknya menentang rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Alifudin menyebut kenaikan BBM akan berdampak terhadap ekonomi rakyat dan target mengurangi angka stunting di Indonesia akan sulit tercapai.

"Rencana kenaikan BBM khususnya yang bersubsidi akan naik, itu akan berdampak ke masyarakat bawah, yaitu dampak ekonomi, dan jumlah masyarakat miskin mungkin akan bertambah," kata Alifudin pada wartawan, Selasa (30/8/2022).

Alifudin mengingatkan, dara Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang.

"Kalau kemarin datanya 26 juta orang itu lumayan banyak, jadi saya sempat membaca hasil penelitian bahwa menurut Grace Fernald Anak pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah lebih berisiko mengalami stunting karena kemampuan pemenuhan gizi yang rendah, meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi," ungkap Alifudin.

Alifudin juga menambahkan bahwa ketika BBM jenis Pertalite naik, khususnya subsidi, dugaannya akan membuat target Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai stunting sulit tercapai.

"Presiden ingin angka stunting berkurang sampai 14 persen, data sebelumnya kan pada survei maret 24,4 persen, jadi mengurangi 10 persen dengan potensi dampak bertambahnya masyarakat ekonomi rendah itu cukup berat," ungkapnya.

Politikus PKS Ini berharap agar rencana kenaikan BBM ini dibatalkan. Hal ini dikarenakan akan banyak masyarakat yang terkena dampaknya, mau itu positif atau negatif.

"Kami berharap pemerintah tidak menaikan harga BBM khususnya yang bersubsidi, jika itu terjadi kemungkinan dampak negatif untuk semua sektor pun akan terjadi," tuturnya.

Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta dukungan dari seluruh kepala daerah terkait kemungkinan harga BBM naik dan saat ini tengah dikaji pemerintah pusat.

"Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, saya minta gubernur, bupati, walikota, pangdam danrem, dan seterusnya sosialisasikan untuk memberikan dukungan ini," ujar Menko Luhut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa (30/8/2022).

Luhut tak ingin daerah panik atas wacana kenaikan harga BBM ini. Dia pun meminta seluruh pemangku kepentingan bekerjasama mensukseskan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga laju inflasi tersebut.

"Ini bukan akan seperti perang dunia ketiga, tidak. Ini memang dinamika yang seluruh dunia hadapi. Bagaimana kita menghadapi, ya kita harus kompak, itu saja," serunya.

Adapun isi kenaikan harga Pertalite dan Solar ini disebutnya sudah melalui persiapan teknis, dan telah dipelajari dengan baik.

"Sampai menyiapkan untuk jangka panjang, seperti mobil listrik, motor listrik, bus listrik, angkutan truk listrik, semua sudah kita kaji. Itu saya kira dalam berapa waktu ke depan akan segera bisa dimainkan," tuturnya.

Lebih lanjut, Luhut pun mengarahkan setiap kepala daerah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat, melalui bantuan sosial (bansos) atau subsidi sektor transportasi dan UMKM.

"Saya minta dipastikan semua bantuan dialokasikan tepat sasaran. Sekali lagi, dengan pengalaman dan data kita yang punya, tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan," tegas Luhut.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono memberi sinyal, pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak. Mengingat Indonesia masih mengimpor minyak dan harganya ditingkat global yang terus merangkak naik.

"Satu lagi pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian (harga BBM) karena sebagain barang ini impor dan ada kenaikan dari harga secara internasional," kata Margo dalam Rapat Kordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/8/2022).

BBM bakal naik disebabkan komoditas energi telah mencapai 5,02 persen (yoy). Angka ini lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 4,94 persen.

Selain itu, sepanjang Januari -Juli tahun ini, produk turunan dari sektor energi menjadi penyumbang inflasi sepanjang tahun ini. Antara lain, tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga dan bensin.

Sehingga akan akan kembali harga-harga yang dikendalikan pemerintah setelah harga tingkat nasional terus mengalami peningkatan.

"Tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga dan bensin ini mengalami kenaikan harga atau menyumbang inflasi karena harganya yang diatur pemerintah," kata Margo.

Tak hanya komoditas energi, bahan pangan juga turut berkontribusi terhadap inflasi sepanjang tahun ini. Kontribusinya mencapai 10,88 persen yang didorong kenaikan harga cabe merah dan bawang merah.

"Dua komoditas yang volatile ini karena musiman, cabe merah dan bawang merah ini perlu diperhatikan agar tidak menghasilkan inflasi," kata Margo.

Maka tantangan utama Pemerintah sekarang mengendalikan inflasi yang disebabkan bahan makanan dan energi. Sebab masing-masing komponen telah menyumbang inflasi yang tinggi.

"Jadi isu utamanya mengendalikan bahan makanan dan energi," pungkasnya.