Blak-blakan, Megawati Ogah Disebut Oposisi Saat SBY Jabat Presiden

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan, istilah koalisi tidak tepat digunakan di Indonesia. Sistem politik di Indonesia tidak mungkin membuat koalisi partai politik.

"Indonesia itu tidak memakai sistem koalisi. Jadi, kalau mau bilang kerjasama boleh," ujar Megawati kepada wartawan di Seoul, Korea Selatan, Jumat (16/9/2022).

Ia menjelaskan, Indonesia menganut sistem presidensial. Beda dengan negara barat yang memakai sistem parlementer dengan kepala pemerintahan perdana menteri.

"Sistem pemilunya itu. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya pernah waktu anggota DPR, itu diundang ke Amerika, antara lain untuk melihat cara kerja sistem Amerika melaksanakan cara pemilunya," jelas Megawati.

Partai hendak melakukan konvensi mencari calon presiden sah dilakukan sebagai mekanisme internal partai politik. Hanya saja untuk koalisi, menurut Megawati, harus dari tingkat bawah atau pengurus partai terendah untuk berkoalisi dengan partai lain.

"Kami kan ada penghubung ke KPU, jadi kerancuan ini saya bilang tolong betul dihentikan dan harus dijelaskan kepada masyarakat dan semua mereka yang bekerja politik bahwa tak ada koalisi. Karena koalisi itu nantinya benar-benar saya bilang, dengan kerja sama itu begini (berbeda,red)," jelas Presiden kelima RI ini.

Megawati menuturkan, kerja sama antar partai itu hanya kesepakatan atau sejenis memorandum of understanding (MoU).

Maka itu, Megawati mengaku di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ia dan PDIP tidak pernah mau dibilang sebagai oposisi. Karena tidak tepat. PDIP hanya tidak berada di kabinet.

"Jadi kalau partai A itu di bawah saja sudah kemenangan besar, di sini ada, dan juga kan pemerintahan mereka, itu kan ada yang namanya oposisi. Makanya, saya kan tak pernah mau dibilang oposisi ketika pemerintahan Pak SBY. Kan (saat itu) dibilang PDIP menjadi oposisi. (Tapi itu) Ndak (tepat). Saya bilangnya apa? PDIP, tidak ada dalam kabinet," tegasnya.

Megawati berharap media masaa bisa membetulkan kesalahpahaman soal istilah koalisi tersebut. "Kalau tidak, itu menurut saya tidak mendewasakan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Megawati.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya membuka peluang kerja sama dengan partai mana pun untuk Pemilu 2024, kecuali dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pernyataan Hasto itu menjawab  pertanyaan terkait potensi PDIP merapat ke koalisi PKS-NasDem.

“Kalau dengan PKS tidak,” kata Hasto di sela Sekolah Partai PDIP, Kamis 23 Juni 2022.

Hasto lantas menyampaikan selamat atas kesepakatan antara PKS-NasDem untuk Pemilu 2024.

“Ya itu bagus sekali, ada partai yang secara dini sudah membangun koalisi antara NasDem-PKS. PDIP mengucapkan selamat atas koalisi NasDem dan PKS tersebut,” kata Hasto.

Adapun setelah pertemuan PKS-NasDem, hari ini Partai Demokrat akan menemui DPP NasDem untuk penjajakan komunikasi Pemilu 2024.

Sama seperti dengan PKS, Hasto menegaskan  PDIP sulit untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat. “Sebagai Sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama,” tegas dia.

Hasto menyebut melihat sejarah kedua partai, maka koalisi akan sulit dilakukan. Apalagi, kultur pendukung PDIP sangat berbeda dengan Demokrat. Menurut dia, pendukung PDIP adalah wong cilik dan berbeda dengan pendukung Demokrat.

“Koalisi harus melihat emosional bonding pendukung PDI, pendukung PDIP adalah rakyat wong cilik yang tidak suka berbagi bentuk kamuflase politik. Rakyat itu apa adanya, rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat, sehingga aspek-aspek historis itu tetap dilakukan,” tegasnya.

Sementara itu, Hasto menyebut PDIP saat ini belum akan mengumumkan kerja sama dengan parpol mana pun, PDIP masih akan fokus turun ke rakyat. 

“Bagi PDIP keyakinan turun  ke bawah ke desa-desa menyerap aspirasi masyarakat,” pungkasnya.

 Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bambang Wuryanto mengatakan, arah kerja sama Pemilu 2024 akan ditentukan ketua umumnya Megawati Soekarnoputri.

Menurut Bambang Wuryanto, saat ini semua kader menunggu komando dari Megawati Soekarnoputri untuk menentukan arah koalisi.

"Bicara soal kerja sama politik itu utamanya adalah ibu ketua umum," ujar Bambang kepada wartawan dikutip Jumat 19 Agustus 2022.

Sebelumnya PDIP membuka peluang kerja sama politik dengan partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). PDI Perjuangan akan menentukan arah apakah berlabuh dengan koalisi Gerindra-PKB atau Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PPP dan PAN.

Namun, Bambang belum bisa memastikan ke mana PDIP akan melakukan kerja sama politik. Menurutnya kader PDIP yang mungkin tahu adalah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

"Mungkin Pak Sekjen denger karena beliau dekat, kan gitu Hampir day to day ketemu, mungkin beliau dengar. Tetapi saya nggak tahu," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, peluang PDIP berkoalisi dengan partai-partai yang saat ini mengusung Presiden Joko Widodo besar. Tidak hanya dengan Gerindra-PKB, PDIP juga membuka peluang dengan koalisi Golkar.

"Tidak hanya dengan Gerindra PKB, PPP, kemudian dengan Golkar. Pendeknya dengan seluruh parpol yang mengusung Pak Jokowi," ujar Hasto ditemui saat perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-77 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu 17 Agustus 2022.

PDIP punya skala prioritas hari ini untuk membantu masyarakat. Akan pada saatnya PDIP menentukan bandul arah kerja sama politik Pemilu 2024.

"Sementara bagi kami presiden dan wakil presiden yang memilih rakyat. Sehingga turun ke rakyat itu yang menjadi skala prioritas dan yang nantinya akan bermuara pada kerja sama itu. PDIP akan ikut menentukan ke arah bandul mana kerja sama itu dikerucutkan," ujar Hasto.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com