Atasi Banjir Jakarta, Heru Harap Proyek Sodetan Ciliwung Segera Selesai

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berharap, proyek normalisasi sodetan dari Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT) untuk mengatasi banjir di Ibu Kota bisa cepat selesai.

"Perlu ada percepatan sodetan. Mudah-mudahan Waduk Cimahi itu bisa selesai dan sodetan juga bisa selesai sehingga bisa mengurangi sementara (genangan) waktu banjir sambil kita memproses normalisasi," kata Heru di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2022).

Heru mengatakan, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta tengah melakukan inventaris lahan untuk mempermudah pengerjaan normalisasi.

"(Dinas) SDA sekarang sedang bekerja melakukan inventaris, tentunya yang (dapat) mempermudahkan kita bekerja," tambah Heru.

Sebelumnya, Heru memastikan normalisasi kali Ciliwung akan dilanjutkan. Hal ini merupakan hasil pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Senin 17 Oktober 2022. Adapun normalisasi kebanyakan akan berlokasi di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

"Oh iya ini ada kaitannya dengan normalisasi sodetan (dari Ciliwung ke Banjir Kanal Timur), Kali Ciliwung, Cimahi dan seterusnya, dan master plan penanggulangan banjir yang nanti kita sinergikan (dengan pemerintah pusat)," kata Heru ketika ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Rabu (19/10/2022).

Dia juga mengungkapkan, permasalahan pembebasan lahan yang menjadi hambatan dalam proses normalisasi akan segera selesai dan normalisasi dapat segera dilaksanakan.

"Oh yang di sodetan? ya itu sedikit lagi (masalah pembebasan lahannya). Sedikit lagi hampir selesai. Ya nanti kita selesaikan," tambah Heru.

Lebih lanjut, Heru juga akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto untuk melanjutkan normalisasi Kali Ciliwung dan pembebasan lahan di wilayah sodetan.

"Dalam jangka waktu dekat akan sinergi dengan Menteri ATR," kata Heru.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memang membutuhkan kerja sama Komando Daerah Militer Jayakarta (Kodam) Jaya untuk melanjutkan normalisasi Kali Ciliwung.

Namun, kata Heru pihaknya hanya membutuhkan data dari Kodam Jaya. Menurut Heru kerja sama dengan lembaga dan pihak terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub) juga diperlukan.

"Tetapi dikedepankan adalah pemerintah daerah, kami hanya meminta second data dari beliau-beliau ini," kata Heru di Markas Kodam Jaya, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (24/10/2022).

Kendati demikian, Heru mengungkapkan masih terdapat sejumlah lahan milik warga yang harus dibebaskan dan diberikan ganti rugi untuk melanjutkan normalisasi Kali Ciliwung.

Heru mengatakan mayoritas lahan itu berada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Lebih lanjut, Heru tak merinci berapa jumlah lahan yang masih harus dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Heru menjelaskan, butuh waktu untuk memeriksa dokumen Land Acquisition and Resetlement Action Plan alias LARAP terlebih dahulu.

Adapun LARAP adalah dokumen yang berisikan tindakan penanganan dampak sosial dan ekonomi yang muncul akibat pengadaan tanah dan permukiman kembali.

Namun, Heru menyebut telah menugaskan Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk mengecek kembali ke lapangan terkait lahan yang harus dibebaskan dan diberikan ganti rugi.

"Tadi saya sudah tugaskan Dinas Tata Air (Dinas Sumber Daya Air) untuk turun, mudah-mudahan bisa lancar," ucapnya.

Reporter: Lydia Fransisca

Sumber: Merdeka