Isu Jokowi Jadi Ketum PDIP, Projo: Itu Adu Domba dan Menyesatkan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak ada niat untuk menjadi ketua umum partai politik. Dia menyebut isu yang menyebutkan isu dukungan Jokowi menjadi Ketum PDIP pada 2024 merupakan upaya untuk mengadu domba.

"Itu isu adu domba dan menyesatkan. Kami sering berdiskusi dengan Pak Jokowi, tak sedikit pun terbersit hasrat atau keinginan Pak Jokowi untuk menjadi pemimpin partai politik," jelas Budi Arie kepada wartawan, Rabu (2/11/2022).

Dia menyebut para relawan Jokowi pun terejut dengan adanya narasi tersebut. Budi Arie mengatakan ada pihak yang sengaja menganggu hubungan antara Jokowi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ganjar Pranowo.

"Isu soal hubungan Pak Jokowi , Bu Mega dan Ganjar ini kan sengaja diembuskan oleh pihak- pihak yang jujur saja kami sudah paham siapa orangnya, motifnya dan targetnya," jelas dia.

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu menekankan bahwa pihaknya isu mengetahui siapa pihak yang memunculkan isu tersebut. Dia menilai pergerakan pihak tersebut sangat mudah terbaca.

"Mereka yang buat isu ini lupa, kami paham sekali gaya intrik politik seperti ini. Mohon maaf, sangat mudah terbaca dan murahan. Ini demokrasi sudah maju. Gaya lama sudah nggak laku," pungkas Budi.

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga menjabat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menyebut ada upaya mengadu domba di internal partai berlambang banteng moncong putih terkait dengan isu dukungan Joko Widodo atau Jokowi maju menjadi Ketua Umum PDIP pada 2024.

"Saya meminta semua mewaspadai adanya penumpang gelap yang ingin menciptakan disharmoni hubungan di tubuh PDIP. Agar siapa pun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang," kata Ganjar di Semarang, Minggu 30 Oktober 2022, dikutip dari Antara.

Menurut Ganjar, dia dengan Presiden Jokowi merupakan orang partai politik yang memahami bagaimana aturan dan relasi di parpol.

"(Ide Jokowi Ketum PDIP) itu sebuah 'kengawuran' dan imajinasi dari seorang yang tidak mengerti aturan di PDI Perjuangan, yang tidak mengerti relasi di antara kami di dalam partai, dan sangat sembrono," ujar dia.

Mengenai suksesi ketua umum, lanjut dia, kongres partai sudah mengaturnya sehingga ide Jokowi merebut tampuk kepemimpinan PDIP itu tidak benar.

Ganjar mengajak agar seluruh pendukung Presiden Jokowi konter isu tersebut, agar tidak menjadi bola liar.

"Saya kira yang seperti ini mesti dicermati, apakah ini ide pribadi atau seruan orang. Kita yang sejak awal mendukung Pak Jokowi di dalam pemerintahan tentu harus segera konter orang-orang semacam ini agar tidak terpancing situasi yang mengadu domba," ucap dia.

Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei terbarunya, soal peta kantong suara terhadap elektabilitas partai.

Hasilnya, tidak ada partai yang menguasai seluruh kantong suara dan masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan di beberapa wilayah.

Direktur Riset SMRC, Deni Irvani mengatakan suara terbesar dari total responden ada di PDIP dengan wilayah Jawa Tengah dan DIY.

Suara responden yang masuk hingga 37 persen. Meski begitu, peta suara PDIP tercatat kalah dengan Gerindra jika berada di Sumatera dengan perbandingan 15 persen dan 16 persen.

"Persaingan ketat suara responden juga terjadi di Jawa Barat. PDIP mengantongi 20 persen sedangkan Gerindra 19 persen, selisih 1 persen," urai Deni, Minggu (30/1/2022).

Deni melanjutkan, persaingan ketat peta suara yang mendekati wilayah kekuasaan PDIP kembali terjadi di Jawa Timur.

Kali ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhasil meraih 24 persen suara responden dan hanya terpaut 3 persen lebih kecil ketimbang PDIP yang meraih total 27 persen di Jawa Timur.