PDIP: Partai Pendukung Jokowi Punya Pakta Integritas Dukung Pemerintahan Sampai Akhir Masa Jabatan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, mengungkap, seluruh partai politik pendukung Presiden Joko Widodo memiliki pakta integritas, yakni harus berkomitmen mendukung kepemimpinan Jokowi sampai akhir masa jabatan.

"Seingat saya semua partai politik yang menjadi koalisi pendukung presiden Jokowi itu memiliki pakta integritas untuk mendukung pemerintahan pak Jokowi ini sampai akhir masa jabatannya," kata Basarah di Jakarta, Sabtu (31/12).

Hal itu menanggapi wacana Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet. Kursi menteri NasDem menjadi sorotan. Apalagi NasDem dikritik karena mendeklarasikan Anies Baswedan yang dianggap antitesa Jokowi sebagai calon presiden.

Basarah mengatakan, Jokowi memiliki standar etika politik untuk mengukur anggota koalisinya di kabinet. Apakah masih punya komitmen untuk mendukung pemerintahan.

"Oleh karena itu, mengenai standar etika politik apa yang akan digunakan oleh presiden untuk mengukur apakah anggota koalisi kabinetnya ini masih komit untuk mendukung pemerintahan pak jokowi ini sampai selesai," kata wakil ketua MPR RI ini.

Apakah Jokowi akan mengganti menterinya, terutama yang berasal dari partai politik merupakan hak prerogatif dan subjektif sebagai presiden.

"Lagi-lagi hak prerogatif dan hak subjektif presidenlah yang akan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap anggota koalisi kabinetnya itu," pungkas Basarah.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, seharusnya partai yang telah mendeklarasikan sosok calon presiden yang antitesa dari Presiden Joko Widodo, menarik kadernya dari kabinet. Hal ini menyindir NasDem yang telah deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Hasto menilai, Anies merupakan sosok yang dalam kebijakannya menjadi antitesa dari Jokowi. Maka itu, ketika ada partai pendukung pemerintah yang mencalonkan tokoh berlawanan dengan Jokowi, sepantasnya mundur dari kabinet pemerintahan.

"Tentu saja ada sesuatu landasan konstitusional yang seharusnya ketika mencalonkan seseorang yang berbeda dan menjadi antitesa presiden yang sedang menjabat muncul kesadaran politik untuk menarik diri," ujar Hasto dalam konferensi pers refleksi akhir tahun PDIP, Jumat (30/12).

Dalam mendukung pemerintahan Jokowi, menurut Hasto, perlu komitmen penuh. Bila sikap politik berbeda terhadap pemerintah telah ditunjukan di parlemen, sebaiknya juga diperlihatkan dengan sikap yang berbeda di eksekutif.

"Jadi mendukung presiden bukan mengambil enaknya ketika mengambil suatu sikap politik berbeda termasuk yang ditunjukan di DPR, seharusnya juga diikuti sikap yang ada di eksekutif. Itu sikap dari PDIP," tegas Hasto.

Sumber: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com