Tahun Baru 2023, Mahfud Md Minta Masyarakat Kawal Agenda Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md meminta masyarakat turut mengawal rangkaian agenda Pemilu 2024. Dia juga meminta masyarakat menjaga kesejukan kehidupan berbangsa dan bernegara di tahun politik 2023.

"Pada 2023 ini akan ada sejumlah agenda politik penting; agenda konstitusional menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Mahfud Md dalam pernyataannya menyambut pergantian tahun, Sabtu malam 31 Desember 2022, seperti dilansir dari Antara.

Mahfud menegaskan, bangsa Indonesia sudah bertekad dan sepaham bahwa Pemilu harus berjalan sesuai jadwal. Untuk itu, Mahfud Md menggarisbawahi pentingnya agenda politik penting tersebut dikawal agar berjalan dengan aman dan lancar.

Dia mengingatkan beberapa tahapan yang akan berlangsung pada 2023 dan harus dikawal dengan baik karena akan mewarnai kehidupan bernegara.

Beberapa tahapan tersebut adalah pencalonan presiden dan wakil presiden, serta pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

"Kita berharap kehidupan kita tetap sejuk dan tertib," tandas Mahfud.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Pemilu serentak tahun 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Dia mewanti, pesta demokrasi yang akan mulai memanas pada tahun depan memiliki sejumlah potensi kerawanan yang harus diantisipasi.

"Tentunya ini memiliki berbagai macam potensi kerawanan karena wilayah yang luas dan kondisi geografis yang beragam, mulai dari penyelenggara Pemilu yang kelelahan dan distribusi logistiknya, ini akan mejadi atensi kita," kata Sigit saat berpidato dalam acara Rilis Akhir Tahun 2022 di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Sabtu (31/12/2022).

Sigit meyakini, transisi kepemimpinan melalui Pemilu 2024 adalah titik persimpangan antara kemajuan dan kemunduran bangsa. Sebab, jika Pemilu 2024 gagal, maka harapan yang diinginkan bangsa bisa berubah menjadi petaka.

"Pemilu 2024 ini sangat penting, apabila berhasil agenda pembangunan nasional dapat terus ditingkatkan, investasi masuk dari luar negeri akan lebih besar, dan demokrasi di Indonesia akan mengalami kemajuan pesat," ujar Sigit.

"Namun bila gagal akan terjadi polarisasi dan segregasi di masyarakat, bonus demokrasi akan menjadi bencana demografi dan proses pembangunan dilakukan akan mengalami kemunduruan dan mungkin akan terhadi perpecahan sesama anak bangsa dan masyarakat akan dirugikan,” lanjut tambah dia.

Sigit mewanti, perpecahan akibat pesta demokrasi harus dicegah dan harapannya hak demikian tidak kembali terulang pada Pemilu 2024.

"Polarisasi akibat kontestasi politik kita minimalkan dan sedapat mungkin tidak terjadi lagi pada pemilu 2024 dengan Operasi Mantap Bata dan Operasi Mantap Praja sebagai pengamanan Pemilu dan Pilkada serentak 2024," tandas Sigit.