Kritik Mahfud MD soal Kesejahteraan Rakyat

Liputan6.com, Yogyakarta - Pemerintah memiliki tugas sangat penting dalam menyejahterakan rakyatnya terutama di bidang penegakan hukum. Mantan Menkopolhukam RI, Mahfud MD pun memberikan kritiknya dalam proses penegakan hukum yang masih berlaku sewenang-wenang dan tidak menegakkan prinsip kesamaan di depan hukum dan pemerintahan.

”Yang paling relevan sekarang ini kita harus membangun kesejahteraan rakyat dengan politik dan pemerintahan yang demokratis, tidak berlaku sewenang-wenang, menegakkan hukum dan keadilan dengan prinsip kesamaan didepan hukum dan pemerintahan,” kata Mahfud di ruang Auditorium B Fakultas Hukum UGM saat mengisi Dialog Kebhinekaan dalam rangka Dies ke-79 Fakultas Hukum UGM, Rabu 5 Februari 2025.

Mahfud memberikan contoh dengan kondisi yang dialami para generasi sekarang ini yang sulit mendapat pekerjaan dan peluang untuk membuka usaha. Hal ini karena masih kuatnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Mau melamar (kerja) ke pemerintah tapi tidak punya orang dalam, maka kita disingkirkan. Mau daftar polisi, dimintai uang. Pas tidak lulus, saat ditagih, malah yang nagih dilapor karena dianggap fitnah. Malah bisa dipenjara,” katanya.

Mahfud MD juga mengatakan soal kondisi anak muda yang sulit untuk mendapat izin mendirikan usaha karena birokrasi yang sangat rumit.

“Anak muda membuka usaha awal atau startup, ambil izin bukan di pemerintah, tapi ambil ke Singapura atau Dubai, sehari dapat. Tentu pajaknya diambil sana, di negeri sendiri didiskriminasi sendiri, diperlakukan tidak adil, kondisi ini bisa melemahkan persatuan,” katanya.

Menurutnya lemahnya semangat persatuan dan kesatuan juga cinta tanah air generasi muda karena kuatnya praktek Korupsi, Kolusi dan nepotisme. Generasi saat ini yang bukan pelaku pejuang perang kemerdekaan maka semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air sangat berbeda jauh dengan para pejuang kemerdekaan.

”Kita-kita ini tidak ikut dalam perang. Pelaku sejarah sudah hampir habis. Generasi baru sekarang ini berkomunikasi dengan ide-ide barat. Karenanya generasi baru ini memerlukan kebutuhan baru yang perlu dilayani pemerintah yang pro dengan rakyat,” katanya

Mahfud menegaskan, dalam membangun negara yang berdaulat maka kunci berhasilnya adalah bersatunya seluruh elemen masyarakat. Maka tugas merawat kebhinekaan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia sehingga akan menciptakan keadilan sosial.

Mahfud MD mengatakan perbedaan atas ikatan primordial yang mana ras, suku daerah sudah seharusnya tidak lagi menjadi masalah yang dapat memecah belah Indonesia. Karena, target program Indonesia emas pada tahun 2045 juga sangat bergantung pada kondisi stabilitas negara.

Simak Video Pilihan Ini: