Inisiasi Tolak Sistem Coblos Partai, Airlangga Dinilai Wakili Aspirasi Rakyat

Liputan6.com, Jakarta Ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menginisiasi pertemuan 8 parpol menolak sistem pemilu proporsional tertutup alias coblos parpol. Peran Airlangga dinilai penting karena mewakili aspirasi masyarakat.

Pengamat dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, publik harus memberikan apresiasi kepada para parpol yang menolak proporsional tertutup. Parpol itu adalah Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PKS, PKB, PAN dan PPP. Hanya PDIP yang mendukung proporsional tertutup alias coblos parpol di surat suara.

"Publik harus memberikan apresiasi yang seluas-luasnya kepada 8 parpol. Khususnya kepada Airlangga sebagai inisiator pertemuan ini. Karena dianggap mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat secara keseluruhan," ujar Adi saat dihubungi merdeka.com, Senin (9/1/2023).

Menurut dia, sistem proporsional tertutup akan mengembalikan rezim 'beli kucing dalam karung'. Sebab, anggota dewan terpilih bukan dipilih oleh rakyat.

"Tapi anggota dewan terpilih itu karena pilihan elite (parpol)," kata Adi lagi.

Adi menambahkan, biasanya parpol jarang mendengarkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, Adi meminta rakyat mengapresiasi penolakan yang ditegaskan 8 partai politik di parlemen.

Di sisi lain, menurut Adi, proporsional tertutup merugikan bagi 8 parpol. Sebab, tingkat kepartaiaan terhadap 8 partai ini dianggap tidak terlampau kuat. "PDIP kuat, artinya kalau proporsional tertutup dipastikan PDIP ya semakin tidak terkejar dari partai lain dalam perolehan pileg," jelas Adi.

Dari segi politik pragmatisnya, lanjut dia, sistem coblos partai bagi 8 parpol membuat lebih rumit untuk meningkatkan keterpilihan. Sebab, kata Adi lagi, 8 parpol ini memahami betul jika menggunakan sistem proposional tertutup yang terpilih mendapatkan suara mayoritas rakyat.

"Tapi karena selera elite, suara rakyat digadaikan digantikan oleh elite partai," katanya.

Adi melihat, inisiasi Airlangga ini bukan berarti Golkar siap berseberangan dengan PDIP di Pemilu 2024. Menurut dia, hal wajar apabila sesama partai koalisi pemerintah berbeda sikat soal sistem pemilu.

"Sering kali internal koalisi pemerintah juga banyak yang berbeda pandangan-pandangan politiknya termasuk soal proporsional tertutup."

"Ini murni hanya soal beda kepentingan, beda isu jadi bukan berarti mereka akan pisah di 2024," tambah Adi.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengungkap alasannya menjadi inisiator kumpulkan partai politik (parpol) parlemen yang menolak sistem Pemilu proporsional tertutup. Karena, ia ingin menciptakan keteduhan dan kondusifitas jelang Pemilu 2024 nanti.

"Karena kita ingin, di tahun 2023 di tahun politik ini teduh, nah keteduhan akan tercipta kalau komunikasi antar partai politik," kata Airlangga usai acara pertemuan delapan partai politik di hotel, kawasan Jakarta Selatan, Minggu (8/1).

Menurutnya, walau dari kedelapan partai Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP dan PKS memiliki agenda politik yang berbeda. Namun menjaga kondusifitas dalam Pemilu nanti menjadi tanggung jawab bersama.

"Walaupun berbeda-beda prioritas dan agendanya tetapi ada kesamaan. Nah kesamaaan ini yang dicari terutama menghadapi pemilu 2024 nanti," jelasnya.

Sebab, Airlangga menilai jika kepentingan untuk menolak sistem Pemilu proporsional tertutup bukan hanya kepentingan dari partai politik. Melainkan, ada kepentingan hak di dalamnya yang menentukan pilihan.

"Pertama ini ada kepentingan bersama terkait dengan kedaulatan rakyat. Dan ini bukan hanya dirasakan partai Golkar. tapi oleh seluruh partai peserta pemilu. Sehingga dengan keperluan ini, kita duduk bersama. Kita rembukan dan kebetulan ini di awal tahun perlu silaturahmi antar partai politik," bebernya.

Sebelumnya, delapan Partai Politik (Parpol) Parlemen telah menyepakati sikap atas menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Dimana dari pertemuan ini akan menjadi gerakan politik dalam mengawal sikap tersebut.

"Tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja. Namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik ini," kata Airlangga saat sambutan.

Selain Airlangga, ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Kemudian Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali dan Wakil Ketua Umum PPP H M Amir Uskara. Perwakilan Partai Gerindra tidak hadir namun disebut menyetujui kesepakatan bersama.

"Yang hari ini tidak terlihat adalah Partai Gerindra, namun Partai Gerindra sudah berkomunikasi baik dengan saya maupun dengan NasDem, Bang Ahmad Ali, dan sudah menyetujui statement yang dibuat ini," ucap Airlangga.

Adapun dalam pertemuan ini turut membuahi, Lima poin kesepakatan bersama yaitu:

1. Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur.

2. Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu. Dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum kita dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem.

3. KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama.

5. Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi.