Mendagri: Banyak Kepala Daerah Rapat di Hotel Luar Kota, Ini Pemborosan!

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung banyaknya kepala daerah yang sengaja menyelenggarakan rapat di luar kantor agar mendapat dana perjalanan dinas. Menurut Mendagri, hal ini perlu diawasi inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP) agar tidak terjadi pemborosan.

"Banyak sekarang kepala daerah yang menyelenggarakan rapat di luar, di hotel segala macam, apalagi di luar kota dikit, supaya ada SPD-nya segala macam. Apakah ini bisa diatasi oleh APH? Nggak akan bisa, karena nggak ada yang salah aturannya. Tapi APIP bisa masuk, ini pemborosan," katanya di kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (9/3/2023).

Menurut Tito, rapat-rapat bisa digelar di dalam kantor. Sehingga, uangnya bisa digunakan untuk kepentingan lain.

"Sebenarnya bisa dilakukan di dalam gedung di kantor. Risikonya ya nggak dapat SPD, tapi uangnya bisa digunakan untuk yang lain. Misalnya untuk anggota, personel. Nah, ini peran penting daripada APIP, ini langkah kita yang pertama," sambungnya.

Tito pun meminta para APIP sebagai pengawas internal agar menyusun langkah dalam menutup potensi terjadinya korupsi.

"APIP sebagai pengawas internal. Dan kemudian lakukan membuat desain langkah-langkah dalam rangka menginventarisasi potensi masalah atau potensi moral hazard untuk terjadinya korupsi dan lakukan langkah-langkah pencegahan," ujar Tito Karnavian.

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan bagian dari upaya untuk mencegah korupsi. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dalam acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Jakarta.

"Nah di sini dalam konteks Kemendagri (sebagai) pembina dan pengawasan pemerintahan daerah, ada dua sistem yang sangat bermanfaat untuk pencegahan korupsi dan dalam rangka untuk membuat open government digitalisasi, yang pertama adalah sistem informasi pemerintahan daerah, SIPD," katanya, Kamis (9/3).

 Tito mengatakan, SIPD merupakan sistem yang bisa mengintegrasikan data dari pemerintah daerah secara nasional dan realtime (waktu sebenarnya). Di dalam SIPD memuat data perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga sistem keuangan. Data tersebut sangat berguna bagi pemerintah sebagai dasar pembuatan keputusan.

"Dengan data itu kami bisa mengetahui realtime berapa keuangan pemerintah daerah tertentu, kabupaten tertentu. Saya berapa kali rapat-rapat ke daerah-daerah selalu saya menggunakan data itu. Kami sudah punya data real berapa sisa yang dibelanjakan, berapa pemasukan PAD-nya, dan lain-lain lengkap di sana (SIPD)," ujar Tito. 

Meski begitu, Tito menyebut SIPD masih memiliki kelemahan. Salah satunya teknologi yang belum memadai, masih ada pemerintah daerah yang mengeluh soal pengunggahan yang lamban, bandwidth dan storage yang kurang, hingga sistem keamanan (security) yang masih rawan.

Dia menyebut, kelemahan tersebut salah satunya disebabkan karena anggaran yang kurang. Untuk itu, Mendagri berharap terutama pada Kementerian Keuangan untuk mendukung anggaran penggunaan sistem teknologi SIPD, karena bisa menjadi sarana untuk pencegahan korupsi.

"Sistem SIPD ini sangat baik, sehingga perlu didorong. Tolong dibantu kami untuk memperkuat sistem ini, infrastruktur ini, sehingga betul-betul bisa bermanfaat dan ini bisa menyelamatkan 1.200 triliun. Kita tahu bahwa di daerah itu APBD itu totalnya hampir 1.200 triliun," ungkapnya.

Sistem kedua yang disebut Tito untuk mencegah korupsi adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terutama terkait dengan data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil). SPBE menjadi tulang punggung (backbone) yang harus diperkuat ke depan dan dibuat sistemnya menjadi lebih aman. Tito menegaskan, salah satu yang dibutuhkan adalah bagimana sistem ini tidak jebol kalau digunakan nanti sebagai backbone-nya digitalisasi SPBE. 

"Semua K/L (kementerian/lembaga) nanti akan menggunakan data NIK ini dan swasta menggunakan ini. Kalau jebol maka dia akan blackout semua, semua akan kacau. Nah ini saya hanya memerlukan itu," katanya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputrato/Merdeka.com