Menteri ATR Hadi Tjahjanto Bersyukur, Konflik Tanah di Blora Sejak Tahun 1947 Akhirnya Selesai

Liputan6.com, Jakarta Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto bersyukur penantian masyarakat Blora dalam menunggu kepastian hukum atas hak tanah yang dialaminya, akhirnya menemukan titik terang. Diketahui, sudah sekian lama mereka mengalami konflik lahan.

Hal ini ditandai dengan dibagikannya 1.043 sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada masyarakat di Kabupaten Blora Jawa Tengah, Jumat (10/3/2023). Hadi melaporkan bahwa konflik lahan yang dialami masyarakat sejak 1947 tersebut sempat berlarut-larut.

"Kasus yang sebelumnya berlarut-larut penyelesaiannya. Alhamdulilah atas perintah Presiden kini dapat diselesaikan," tegas Hadi Tjahjanto dikutip dari siaran persnya, Jumat (10/3/2023).

Menurut dia, penyelesaian konflik lahan ini merupakan hasil dari kolaborasi dan kerja sama sejumlah pemangku kepentingan. Mulai dari, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Blora, Forkompimda, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, hingga Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak atas kerja samanya sehingga skema pemberian HGB di atas HPL untuk masyarakat dapat terealisasi dengan baik," jelasnya.

Hadi menjelaskan pemberian sertifikat tanah ini membuat masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas lahan dan sebagai pertanda usainya konflik. Selain itu, masyarakat kelurahan Wonorejo Blora kini dapat mengakses permodalan kepada lembaga keuangan dan sumber ekonomi lainnya.

"Reforma Agraria sejatinya adalah penataan aset sekaligus akses. Setelah ini saya minta Kanwil BPN Jateng mendampingi masyarakat supaya mereka berdaya secara ekonomi," tutur Hadi.

Sebagai informasi, sertifikat tanah yang dibagikan tersebar di 3 kelurahan yaitu, Kelurahan Ngelo sebanyak 132, Cepu 577 sertipikat, dan Karangboyo 334 sertifikat. Sisanya sebanyak 117 sertifikat sedang dalam proses untuk dilengkapi data administrasinya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan sengketa lahan di Indonesia terjadi di hampir semua daerah dan menjadi permasalahan yang sudah lama terjadi. Bahkan, konflik lahan di Kabupaten Blora Jawa Tengah sudah terjadi sejak tahun 1947.

"Problem hampir di semua provinsi, di semua kabupaten/kota, hampir semua sengketa tanah, sengketa lahan, konflik lahan," kata Jokowi saat menyerahkan 1.043 sertifikat tanah kepada masyarakat di Blora, Jawa Tengah, Jumat (10/3/2023).

"Termasuk di Kabupaten Blora. Tadi Pak Menteri ATR/BPN menyampaikan konflik lahannya sudah terjadi sejak tahun 1947, bener? Coba mau diterus-teruskan?" sambungnya

Dia pun langsung memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto untuk mengecek konflik lahan di Kabupaten Blora yang tak kunjung selesai selama berpuluh tahun. Jokowi pun bersyukur akhirnya konflik lahan di Kabupaten Blora dapat selesai, dengan dibagikannya 1.043 sertifikat tanah.

"Saya perintah sudah tahun yang lalu pada Pak Menteri BPN untuk dilihat di lapangan dicek betul Kelurahan Nelo, Cepu sama di Karangboyo in ini ada apa kok enggak selesai-selesai? Ini mestinya BPN bisa selesaikan dan hari ini (sengketa lahan) bisa diselesaikan," jelasnya.