Dirut Transjakarta M Kuncoro Wibowo Mundur, DPRD Bakal Panggil BP BUMD DKI Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan bakal memanggil Badan Pembinaan (BP) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta untuk meminta penjelasan terkait mundurnya M Kuncoro Wibowo dari kursi Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Pasalnya, belum ada keterangan resmi dari BP BUMD maupun dari Transjakarta perihal alasan pengunduran diri M Kuncoro. Dia diketahui baru dua bulan menjabat sejak 11 Januari 2023 lalu, menggantikan dirut sebelumnya M Yana Aditya yang juga mengundurkan diri.

"Ya paling tidak kami panggil BP BUMD untuk mempertanyakan kenapa alasannya ini, karena kami juga enggak tahu alasan konkretnya," kata Ismail dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (14/3/2023).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyatakan bahwa pemanggilan itu bertujuan untuk mengungkapkan alasan terkait pengunduran diri Kuncoro. Sehingga, hasilnya bakal dijadikan acuan untuk seleksi petinggi jajaran direksi BUMD DKI itu.

"Dari situ kan harus diungkap masalahnya itu apa, sehingga ini akan menjadi acuan ketika kita nanti ada seleksi calon penggantinya, kami minta orang yang memang bisa menangani ini," ungkap Ismail.

Ismail menjelaskan apabila alasan Kuncoro mengundurkan diri objektif hal tersebut tidak akan dipermasalahkan. Oleh sebab itu, kata Ismail penjelasan secara lebih rinci harus ditanyakan ke BP BUMD terlebih dahulu.

"Ya kalau memang alasannya objektif seperti itu (Tidak sanggup menyelesaikan masalah Transjakarta), tidak apa-apa. Itu kan menunjukkan bahwa beliau profesional, tidak asal menjabat, tapi memang menyesuaikan dengan permasalahan yang ada," jelas dia, Jakarta.

"Ketika memang tidak mampu, dia fair menyatakan. Sehingga memberi ruang kepada pemprov untuk menunjuk penggantinya yang lebih bisa menguasai permasalahan di sana," sambungnya.

Lebih lanjut, Ismail menyampaikan bahwa selama ini proses seleksi jajaran direksi BUMD DKI tidak terbuka untuk anggota dewan.

Peristiwa ini, ujar dia juga menjadi catatan dan masukan penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI supaya ke depan dapat melibatkan anggota dewan dalam pengambilan keputusan.

"Sehingga nanti bisa memberikan masukan atau pandangan terhadap calon. Paling tidak memberikan masukan terhadap kualifikasi," ujarnya.

Dia menerangkan bahwa selama ini BP BUMD DKI Jakarta bakal melapor ke Komisi B apabila ada pergantian direksi atau pejabat yang mengundurkan diri. Namun, Ismail mengakui bahwa laporan selama ini memang dilaporkan secara normatif.