Iran Serang Israel dengan Ratusan Rudal, Perang Besar di Depan Mata?

Survei SMRC: Mayoritas Publik Ingin Presiden Baru Lanjutkan Program Jokowi

Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan, jika kinerja pemerintah Jokowi ke depan dinilai semakin positif, maka capres pengusung tema 'keberlanjutan' akan mendapat dukungan lebih besar.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 09 Mei 2023, 14:02 WIB

Diterbitkan 09 Mei 2023, 14:02 WIB

Presiden Jokowi, Menhan Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kunjungan kerja di Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kunjungan kerja di Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023). (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan, 33 persen publik menginginkan presiden baru mengubah program Presiden Jokowi. Sementara mayoritas publik yakni 57 persen ingin presiden baru, bisa melanjutkan program yang telah dijalankan Pemerintahan Jokowi, sedangkan 10 persen sisanya belum menjawab.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani menjelaskan bahwa sikap pemilih kritis ini konsisten dalam 2 kali survei (April 2023 dan Mei 2023). Yang menginginkan capres yang melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi sebesar 57-59 persen, lebih banyak dibanding capres yang akan mengubah program Presiden Jokowi (33 persen).

Deni menjelaskan, aspirasi terhadap capres "keberlanjutan" dan "perubahan" ini berhubungan dengan evaluasi pemilih terhadap kinerja Jokowi sebagai presiden.

"Dari 78,8 persen yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi, 64 persen di antaranya menginginkan capres yang bisa melanjutkan program Jokowi. Sebaliknya, dari 18,1 persen yang tidak puas dengan kinerja pemerintah, 61 persen di antaranya menginginkan capres yang akan mengubah program pemerintah," kata Deni dalam keterangannya, Selasa (9/5/2023).

Karena itu, Deni menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah saat ini akan memiliki pengaruh pada elektabilitas para bakal calon presiden. Warga yang puas dengan kinerja Jokowi lebih menginginkan capres yang akan melanjutkan kebijakan presiden Jokowi.

Sebaliknya warga yang tidak puas lebih menginginkan capres yang akan mengubah kebijakan presiden Jokowi.

"Jika kinerja pemerintah Jokowi ke depan dinilai semakin positif, maka capres pengusung tema 'keberlanjutan' akan mendapat dukungan lebih besar. Sebaliknya, jika kinerja presiden merosot, maka capres pengusung tema 'perubahan' akan mendapat keuntungan," ucap Deni.

SMRC: Pemilih Kritis Secara Nasional Diperkirakan 80 persen

Jokowi dan Ketum Parpol Hadiri Acara di Kantor PAN, Megawati Tak Hadir

Presiden Jokowi dan para ketum parpol koalisi pemerintah menghadiri acara silaturahmi Ramadan di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023). Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadir karena sedang di luar negeri. Sementara Ketum NasDem Surya Paloh tak diundang. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Deni menjelaskan bahwa pemilih kritis adalah pemilih yang punya akses ke sumber-sumber informasi sosial-politik secara lebih baik karena mereka memiliki telepon atau cellphone sehingga bisa mengakses internet untuk mengetahui dan bersikap terhadap berita-berita sosial-politik.

"Mereka umumnya adalah pemilih kelas menengah bawah ke kelas atas, lebih berpendidikan, dan cenderung tinggal di perkotaan. Mereka juga cenderung lebih bisa memengaruhi opini kelompok pemilih di bawahnya. Total pemilih kritis ini secara nasional diperkirakan 80 persen," jelas Deni.

Adapun survei dilakukan 2-5 Mei 2023, melalui metode random digit dialing (RDD). Dengan teknik RDD sampel 925 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

Margin of error survei diperkirakan ±3.3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.