Tumbuhkan Ekonomi di Perkotaan, Sekjen Kemendagri Tekankan Pentingnya Mengelola Urbanisasi

Pengelolaan urbanisasi oleh pemerintah sangat penting agar urbanisasi memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan.

oleh Gilar Ramdhani diperbarui 12 Jul 2023, 21:13 WIB
Diterbitkan 12 Jul 2023, 21:13 WIB
Kota Berkelanjutan dan Berdaya Saing
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2023 yang mengambil tema "Kota Kita Maju, Indonesia Kita Kuat", di Hotel Upperhills Makassar, Rabu (12/7/2023).

 

Liputan6.com, Makassar Urbanisasi masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi daerah perkotaan. Di sisi lain,, pemerintah tidak dapat melarang masyarakat untuk pindah ke kota karena hal tersebut dilindungi oleh regulasi. Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menekankan pentingnya mengelola urbanisasi.

Pengelolaan urbanisasi oleh pemerintah sangat penting agar urbanisasi memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan.

“Mengelola urbanisasi, mengelola orang kampung yang datang ke kota, itu isu yang harus kita selesaikan, bukan justru dengan menolak-nolaknya,” terang Suhajar pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Makassar, Rabu (12/7/2023).

Suhajar menyadari saat ini pengelolaan terhadap masyarakat urban belum terlalu optimal. Akibatnya membuat dampak keberadaan penduduk urban tidak terlalu signifikan bagi pertumbuhan kota. 

Berdasarkan data yang dikantonginya, pertumbuhan 1 persen penduduk perkotaan di Indonesia, hanya meningkatkan 1,4 persen produk domestik bruto (PDB) per kapita. Padahal di negara-negara Asia Timur dan Pasifik pertumbuhan 1 persen penduduk perkotaan, dapat meningkatkan 2,7 persen PDB per kapita. Kondisi ini perlu menjadi perhatian banyak pihak agar mulai mengelola masyarakat urban dengan baik.

Belajar Dari Kota-kota Maju di Luar Negeri

Sejatinya urbanisasi bukanlah hal baru, fenomena ini juga juga terjadi di negara-negara lain. Perbedaannya adalah di kota-kota maju negara lain sudah berpikir untuk mengelola urbanisasi dengan baik. Maka dari itu, Suhajar menekankan kota-kota di Indonesia perlu mengikuti langkah tersebut. Terlebih, banyak masyarakat di Indonesia yang diperkirakan akan lebih memilih tinggal di kota.

Dalam kesempatan itu, Suhajar juga menekankan berbagai isu penting lainnya yang dihadapi daerah perkotaan. Hal itu salah satunya mengenai polusi udara yang perlu menjadi perhatian banyak pihak. Pasalnya, sejumlah kota di Indonesia memiliki kadar polusi udara yang terbilang tinggi. Hal ini menjadi persoalan bersama yang perlu diatasi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“(Polusi) ini juga persoalan, karena tempat tinggal (atau) masyarakat yang nyaman salah satu contohnya (tinggal di daerah dengan) udara yang nyaman,” tandasnya.

Belajar Dari Kota-kota Maju di Luar Negeri

Rakernas XVI APEKSI 2023, Sekjen Kemendagri Dorong Percepatan Pelaksanaan dan Pengembangan Branding Kota
Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2023 yang mengambil tema "Kota Kita Maju, Indonesia Kita Kuat", di Hotel Upperhills Makassar, Rabu (12/7/2023).

Sejatinya urbanisasi bukanlah hal baru, fenomena ini juga juga terjadi di negara-negara lain. Perbedaannya adalah di kota-kota maju negara lain sudah berpikir untuk mengelola urbanisasi dengan baik. Maka dari itu, Suhajar menekankan kota-kota di Indonesia perlu mengikuti langkah tersebut. Terlebih, banyak masyarakat di Indonesia yang diperkirakan akan lebih memilih tinggal di kota.

Dalam kesempatan itu, Suhajar juga menekankan berbagai isu penting lainnya yang dihadapi daerah perkotaan. Hal itu salah satunya mengenai polusi udara yang perlu menjadi perhatian banyak pihak. Pasalnya, sejumlah kota di Indonesia memiliki kadar polusi udara yang terbilang tinggi. Hal ini menjadi persoalan bersama yang perlu diatasi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“(Polusi) ini juga persoalan, karena tempat tinggal (atau) masyarakat yang nyaman salah satu contohnya (tinggal di daerah dengan) udara yang nyaman,” tandasnya.

 

(*)

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya