DPD Golkar Tegaskan Tak Ada Pembicaraan Terkait Munaslub

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPD Golkar NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan, wacana Munaslub Golkar tidak pernah dibahas oleh ketua-ketua DPD Partai Golkar di seluruh Indonesia.

"Sejauh ini, kami para ketua DPD saat ini, kalau kami komunikasi tidak ada pembicaraan terkait munaslub yang menjadi agenda di kami, di ketua-ketua DPD 1," kata Melki kepada wartawan, Rabu (26/7/2023).

Menurut Melki, seluruh DPD Partai Golkar fokus melakukan konsolidasi untuk pemenangan Pemilu 2024 dan tidak ada satupun DPD membahas rencana Munaslub.

"Jadi sampai saat ini ya pembahasan kami semacam tema-tema konsolidasi dan pemilu, tidak pernah ataupun tidak ada atensi kami untuk munaslub. Sampai saat ini enggak ada satupun. Jadi ketika wacana itu berkembang di luar, kami sendiri kebingungan karena DPD 1 tidak ada pembahasan soal ini sama sekali," ujar dia.

Melki mengaku pihaknya akan tetap menjalankan sebagaimana hasil Musra untuk mendorong pemenangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Pilpres 2024.

"Iya, namanya ketua umum kami Pak Airlangga Hartarto, mesti tunduk dan menjalankan organisasi bersama Pak Airlangga," kata dia.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Firman Soebagyo mengingatkan, ada ancaman hukuman bagi kader Golkar yang mewacanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub. Dorongan Munaslub itu untuk mengganti arah dukungan Golkar terkait calon presiden.

Firman menuturkan, konsekuensi kader yang tidak menjalankan keputusan partai bisa dipecat. Ia mencontohkan hal yang terjadi di Golkar pada Pemilu 2004 lalu.

"Ada kader yang dipecat dari keanggotaan partai karena menentang dan melawan keputusan DPP Partai Golkar saat itu, dan ini bukan main-main. Partai Golkar tetap menjunjung tinggi azas PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela). Kami ingin mengingatkan semua jajaran kader harus menyadari konsekuensi akibat perbuatan dan tindakannya itu," tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (16/7/2023).

Firman mendesak Ketua Dewan Etik Golkar untuk memproses dan menindak tegas kader yang tidak menjalankan keputusan Munas 2019 untuk mendukung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.

"Kami mendesak agar Ketua Dewan Etik Partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut," kata Firman

Munas 2019 yang juga diperkuat dengan hasil keputusan Rapimnas telah memberikan mandat kepada Airlangga untuk menentukan sikap politik terkait pencalonan presiden. Firman menegaskan seluruh kader Golkar harus menaati dan mengamankan keputusan itu.