Hakim Tipikor Ngegas, 7.904 Lokasi Proyek BTS 4G Ternyata Tak Semua Disurvei BAKTI Kominfo

Liputan6.com, Jakarta - Hakim Ketua Fahzal Hendri kesal setelah mengetahui dari total 7.904 titik proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G tak semua disurvei oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo).

Hal ini terungkap saat mantan Senior Manajer Implementasi BAKTI Kominfo Erwien Kurniawan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2023).

Awalnya, Fahzal bertanya soal survei terhadap 7.904 titik BTS 4G. Namun rupanya Erwien menyebut tak semua lokasi didatangi oleh pihaknya.

"Tahap satu 4.200 sudah didatangi, tahap dua tidak semuanya didatangi," ujar Erwien dalam kesaksiannya, Selasa (22/8/2923).

"Tidak semuanya didatangi? Nah mulai terkuak barang. Berapa jumlahnya semua yang betul-betul didatangi," tanya Fahzal.

Erwien menyebut dari 7.904 titik yang disurvei hanya 5.618. Hakim Fahzal lantas bertanya alasan tak semua lokasi disurvei.

"Karena konsorsium tidak sanggup mengerjakan di lokasi sisanya," kata Erwien.

Sontak Hakim Fahzal kesal mendengarnya. Fahzal geram BAKTI Kominfo selaku penyedia infrastruktur malah bergantung pada konsorsium. Fahzal menduga, ribuan lokasi lainnya tak akurat titik koordinatnya karena tidak disurvei.

"Itu kerjaan saudara, enggak sanggup konsorsium, bagaimana dia menandatangani kontrak kok bilang tidak sanggup? Apa namanya? Kerjaan dengan dana triliun tapi di bawahnya bekerjanya seperti ini, mulai saya gas ini," kata Fahzal.

"Saya sedikit saja sudah tahu di mana mainnya," ucapnya Hakim Tipikor ini menambahkan.

Fahzal menyebu,t sejatinya semua lokasi harus disurvei dengan baik dan benar agar seluruh desa menerima dan mendapatkan sinyal dengan baik untuk kebutuhan pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat pandemi Covid-19.

"Supaya semua desa itu terbebas dari keterbelakangan sinyal. Itulah keinginan dari presiden supaya pada waktu itu zaman Covid-19 pak masih meradang itu. Belajar online, ke desa-desa supaya masyarakat itu tidak terhenti dia anak-anaknya untuk melaksanakan pendidikan, makanya prioritas salah satunya untuk Kominfo. Itulah pak, saudara bagian itu, hanya bisa disurvei 5.618?," ucap Fahzal geram.

"Mungkin saya tambahkan yang mulia, izin, kotrak pembelian yang dikeluarkan Bakti sebanyak 5.618 yang mulia. Kontrak pembelian yang dikeluarkan oleh Bakti untuk BTS tahap satu dan dua secara total sebanyak 5.618. Kontak pembelian," jawab Erwien.

"Pembelian apa?," tanya hakim.

"Kontrak pembelian untuk pembangunan infrastruktur," jawab Erwien.

Fahzal kemudian bertanya apakah Erwien mengetahui proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G untuk 7.904 titik. Erwien pun mengamininya. Kemudian Fahzal kembali menegaskan alasan tak semuanya disurvei oleh BAKTI Kominfo.

"Kenapa tidak disurvei 7.904 itu? Ada beberapa pak, 531 desa itu sudah masuk, sudah 4G itu pak. Ini kan untuk desa 3T di seluruh Indonesia. Tahu saudara 3T?," kata Fahzal.

"Tertinggal, terluar, terjauh," kata Erwien.

"Nah gitu pak, iya okelah saya ikuti keterangan saudara," ucap Fahzal.

Diketahui, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate didakwa merugikan keuangan negara lebih dari Rp 8 triliun terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022.

Jaksa menyebut Johnny Plate merugikan keuangan negara bersama-sama dengan Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA), Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI), Irwan Hermawan sebagai Komisaris PT Solitech Media Sinergy.

Kemudian Galumbang Menak Simanjuntak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Mukti Ali selaku Account Director PT Huawei Tech Investment, Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, dan Muhammad Yusriki Muliawan selaku Direktur PT Basis Utama Prima.

Jaksa menyebut dalam korupsi ini telah memperkaya Johnny sebesar Rp17.848.308.000,00, memperkaya Anang Achmad Latif sebesar Rp 5 miliar, Yohan Suryanto, Yohan Suryanto Rp 453.608.400,00, Irwan Hermawan Rp 119 miliar, Windi Purnama sebesar Rp 500 juta.

Kemudian Muhammad Yusrizki sebesar Rp50 miliar dan USD 2,5 juta, Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 sebesar Rp 2.940.870.824.490,00, Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 sebesar Rp 1.584.914.620.955,00, Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 sebesar Rp 3.504.518.715.600,00.

Jaksa menyebut, kerugian keuangan negara sebesar Rp 8 triliun dalam kasus ini dihasilkan dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.