Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

39 Ribu Balita di Jakarta Alami Masalah Gizi, 22 Ribu Masuk Kategori Stunting

Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti gangguan pertumbuhan pada anak alias stunting di Ibu Kota.

oleh Winda Nelfira diperbarui 03 Sep 2023, 09:08 WIB

Diterbitkan 03 Sep 2023, 09:08 WIB

Membangun SDM Melalui Kesehatan Ibu dan Anak

Petugas menimbang bayi saat pemeriksaan rutin kesehatan di Posyandu Ria Balita, Cipinang, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Presiden Joko Widodo berencana memperkuat kebijakan sumber daya manusia (SDM). (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti gangguan pertumbuhan pada anak alias stunting di Ibu Kota. Berdasarkan data bantuan sosial stunting.jakarta.go.id ada 39.793 balita yang tercatat memiliki permasalahan gizi.

Dari 39.793 balita dengan permasalahan gizi tersebut, 5.753 balita kurang berat badan, 9.191 balita kurang gizi, 2.026 balita idap gizi buruk, dan 22.823 balita lainnya masuk kategori stunting.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sholikhah menyebut pola penanganan stunting di Jakarta mesti diubah. Salah satunya, mengenai pola penanganan dengan menitipkan anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Puskesmas.

Menurut dia, Pemprov DKI juga harus memasukkan program penanganan stunting sampai tingkat Rukun Warga (RW). Pasalnya, Sholikhah menilai RW yang paling mengetahui persoalan yang dialami warga.

"Karena ujung tongkat dari Pemerintahan itu ya RT dan RW," kata Sholikhah dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (3/8/2023).

Sholikhah juga meminta keseriusan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta dalam mengupayakan penanganan balita dengan permasalahan gizi. Menurut dia, penanganan stunting secara masif dan menyeluruh harus dimasifkan sehingga terwujudnya Jakarta bebas stunting.

"Misalnya dari sisi Dinas Kesehatan, anggaran khusus stunting harus ditingkatkan. Nah inilah sebuah kerja yang harus sungguh-sungguh. Jadi jangan penanganan masalah itu sebatas sektoral saja," ucap dia.

Terhambat karena Ego Sektoral

Di sisi lain, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sutikno memandang persoalan penanganan balita yang mengalami masalah gizi di DKI Jakarta terhambat karena adanya ego sektoral antara Satuan dan Unit Kerja Perangkat Daerah.

"Harus terus bersatu padu antara Dinas dan SKPD yang lain. Kalau stunting di DKI Jakarta terlalu tinggi, berarti Pemerintah DKI tidak bisa menangani serius," kata dia.