Mahfud Md: Purnawirawan Masuk Partai Jadi Kerentanan Isu Netralitas TNI-Polri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengingatkan isu purnawirawan yang terjun dalam politik praktis menjadi salah satu titik kerawanan dalam menjaga netralitas TNI-Polri.

“Ini juga ada isu purnawirawan pejabat TNI maupun Polri saat ini banyak yang tergabung dalam partai politik mendukung si A, si B, dan seterusnya. Ini supaya diantisipasi karena rentan menimbulkan isu netralitas TNI-Polri,” tutur Mahfud saat Rakor Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024 di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

Mahfud menegaskan, netralitas TNI-Polri sangat penting dalam pelaksanaan pemilu. Aparat harus menanamkan sikap tersebut dari sejak pendidikan dan harus berkelanjutan hingga pelaksanaan tugas.

“Karena posisi TNI-Polri adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan Parpol, bukan untuk kepentingan pokok. Selain itu, keterlibatan TNI-Polri di dalam Pemilu akan membuat kualitas demokrasi menjadi terganggu, kalau ada keterlibatan dan tidak netral dapat menimbulkan masalah yang ujungnya dapat mempengruhi legitimasi masyarakat terhadap hasil Pemilu,” jelas dia.

Tentunya, lanjut Mahfud, seluruh bangsa Indonesia menginginkan Pemilu berjalan dengan bermartabat dan damai. Untuk itu, dia menekankan khususnya kepada seluruh anggota Polri baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk terus menjaga netralitas dan meningkatkan sinergisitas antara penyelenggara pemilu, ASN, dan TNI.

“Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian atau korsidal penanganan, terutama sekarang ini banyak disinformasi, misinformas, malinformasi atau hoaks terutama di media sosial,” ungkapnya.

Polri juga harus mengawal penegakan hukum sesuai dengan jalur dan kelembagaan yang sudah disediakan, terutama menjaga dan mengawal penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu. Sebab, penanganannya mesti dianggap final dan prosesnya tidak boleh main-main.

“Harapan saya pelalsanaan pemilu ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjadi ajang regenerasi pemimpin bangsa. Untuk itu marilah kita semua menyebarkan informasi Pemilu damai untuk menciptakan kedamaian demi masa depan kita bersama menuju Indonesia Emas tahun 2045,” Mahfud menandaskan.

Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan, pada saat pelaksanaan pemilu 2024 Polri akan menghadapi banyak temuan kasus pelanggaran mulai dari kesiapan hingga kemanan. Ia pun mengingatkan kepada seluruh anggota polri agar mempersiapkan diri sejak dini.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam sambutannya di Rapat Kordinasi (Rakor) Polri Operasi Mantap Brata 2024-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu.

"Seluruh aparat kepolisian yang bertugas di pusat maupun di wilayah wilayah harus segera mengencangkan ikat pinggang, karena tahapan pemilu saat ini sudah memasuki masa yang krusial," ujar Mahfud di Hotel Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

Mahfud membeberkan pada saat pelaksanaan pemilu nanti akan ada beberapa aspek kerawanan yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi tersebut. Di antaranya aspek kesiapan, pelanggaran hingga keamanan.

Untuk kesiapan aspek, dipaparkan olehnya mencakup kesiapan distribusi logistik pemilu juga kesehatan.

"Kondisi kesehatan penyelanggaraan pemilu ini yang dulu selalu jadi masalah distribusi logistik sering jadi berita yang kadang kala mencemaskan karena kadang kala ada penghadangan, bencana alam padawaktunya ada pemalsuan di tengah penyelenggaraan, ini mestinya sudah diperhatikan betul," ucap dia.

Selain itu, perlu diantisipasinya perihal cuaca. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diprediksi awal musim hujan secara umum terjadi November 2023 dan puncaknya Januari dan Februari.

"Ini mungkin terjadi banjir dimana-mana sehingga bisa menggangu logistik, persiapan teknis, dan sebagainya. Disini polri diharapkan mengantisipasinya," tegas Mahfud.