Cak Imin Sebut Dana Abadi Kebudayaan Belum Memadai

Liputan6.com, Jakarta Bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyinggung soal dana abadi kebudayaan di Indonesia yang tidak memadai.

Hal ini disampaikan Cak Imin dalam sambutannya saat hadir di acara pameran, lelang lukisan, dan orasi kebudayaan di Tugu Kunstring, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2023).

"Indonesia belum sepenuhnya memberikan penghargaan kepada karya cipta dan seni budaya itu. Salah satu buktinya belum ada dana abadi yang memadai bagi apresiasi kebudayaan kita," kata Cak Imin.

Padahal, kata dia, Indonesia memiliki kekayaan seni dan budaya yang luar biasa. Namun, tidak memiliki dana yang cukup dari negara dan pemerintah.

"Kita harus memiliki strategi kebudayaan sekaligus strategi untuk mencapainya dengan berbagai perangkat infrastruktur yang memungkinkannya," ucap dia.

Cak Imin lantas mencontohkan Korea Selatan dengan budaya K-pop (Korean Pop) atau Pop Korea yang dia nilai berhasil membawa Korea Selatan dikenal di seluruh dunia. Menurut dia, Indonesia juga bisa melakukan hal serupa.

"Kita juga harus memiliki apa yang disebut sebagai puncak strategi budaya kita, di mana kita juga membutuhkan kerja keras bersama-sama agar puncak kebudayaan kita mampu menjadi kekuatan di negeri sendiri sekaligus melakukan ekspansi ke dunia dan ke berbagai belahan bangsa," terang dia.

Oleh sebab itu, lanjut Cak Imin, ke depan pemerintah perlu menyiapkan dana abadi kebudayaan yang lebih memadai. Pasalnya, dia memandang dana abadi kebudayaan yang cukup berarti juga memberikan ruang yang lebih kepada para seniman untuk berkarya.

"Kelak suatu hari kita akan bersama-sama membayangkan dana abadi kebudayaan yang memadai, sehingga dapat kita gunakan untuk mengasah seniman-seniman muda untuk mengapresiasi seniman-seniman yang produktif," kata dia.

Adapun dana abadi kebudayaan ialah pendanaan kebudayaan yang ditujukan untuk pemajuan kebudayaan sebagai pendamping APBN dan APBD.

Dana abadi kebudayaan ini juga dapat langsung diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Bakal calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka membocorkan program kerja unggulan yang akan direalisasikannya jika berhasil memenangkan kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024 bersama bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto. Salah satunya adalah dana abadi pesantren.

"Dana Abadi Pesantren. Ini adalah mandat Undang-Undang," ujar Gibran saat deklarasi di Indonesia Arena Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Menurut Gibran, santri tidak boleh sampai terlupakan. Dia menyatakan, anak muda Indonesia baik itu generasi milenial, generasi Z, termasuk juga para santri harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah dalam membangun bangsa.

"Hal-hal yang terkait anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa para santri, pasti kita dukung penuh. Kita butuh generasi muda yang andal, generasi muda yang tangguh, generasi muda yang memiliki komitmen kuat," kata putra sulung Presiden Jokowi itu.

Upaya tersebut, kata Gibran, menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Mohon doanya agar semua lancar dan semoga perjalanan kita ke depan dapat dimudahkan," kata Gibran menandaskan.

Selain dana abadi pesantren, Gibran juga mengeklaim Kartu Indonesia Sehat Lansia (KIS Lansia) sebagai program unggulannya jika jadi wapres pada pilpres 2024 nanti.

Dua program unggulan yang disebut Gibran yakni, Kartu Indonesia Sehat atau KIS Lansia dan dana abadi pesantren ternyata bukan barang baru. Bahkan, dua program itu sudah berjalan saat ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dua program itu sudah ada di era pemerintahan Jokowi.

Sri Mulyani bahkan mengatakan program dana abadi pesantren dan KIS Lansia sudah dianggarkan di APBD tahun ini.

"APBN 2024 kan sudah diketok. Mengenai apa program-program, mungkin saya enggak sebut populis, tapi berpihak kepada masyarakat. Itu sudah ditetapkan dalam UU APBN," ujar Sri Mulyani dalam acara APBN KiTa, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan program KIS untuk lansia sebenarnya sudah tercover di dalam program KIS saat ini.

Ia menjelaskan para lansia yang tidak mampu itu sudah tercover dalam data program keluarga harapan (PKH) alias data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

"KIS untuk lansia sebetulnya sebagian besar lansia kalau tidak dalam keluarga mampu sudah tercover karena dalam daftar PKH atau sembako. jadi dia ada dalam dtks, seharusmya mereka-mereka itu sudah tercover karena ada dalam DTKS otomatis menjadi penerima PBI BPJS," jelas Isa.

Isa menyampaikan apabila ada lansia yang belum tercover, maka akan dilakukan perbaikan data. "Tapi seharusnya kita cukup dengan program saat ini," tambahnya.

Terkait dana abadi pesantren, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Andin Hadiyanto mengatakan program ini sudah ada di dalam dana abadi pendidikan yang dianggarkan sebesar Rp106,1 triliun.

Dia menjelaskan total dana yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yakni sebesar Rp134,1 triliun. Sedangkan untuk pesantren Rp250 miliar.

"Pengelolaan programnya sendiri dikelola oleh Kemenag dan dibiayai LPDP. Prosesnya berjalan, saat ini sedang lakukan seleksi-seleksi. Tujuannya meningkatkan kapasitas santri dan juga para pembina santri, seperti program persiapan beasiswa, multimedia pesantren, pengambilan fatwa, dan lain-lain," jelas Andin.