6 Hal yang Disampaikan Jenderal Agus Subiyanto Usai Dilantik Presiden Jokowi Jadi Panglima TNI

Liputan6.com, Jakarta - Jenderal Agus Subiyanto telah resmi dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu 22 November 2023 di Istana Negara Jakarta.

Seperti diketahui, Jenderal Agus Subiyanto menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan pensiun pada 26 November 2023. Usai dilantik sebagai Panglima TNI, ada sejumlah hal yang disampaikan Jenderal Agus Subiyanto.

Salah satunya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bakal mendirikan posko-posko pengaduan di setiap daerah untuk menjamin netralitas prajurit TNI dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Dia mengatakan, nantinya masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila menemukan oknum TNI yang tak netral dalam Pemilu 2024.

"Dua hari yang lalu sudah kick off tentang netralitas dan pembuatan posko pengaduan. Jadi nanti di wilayah-wilayah ada posko pengaduan. Apabila ada oknum TNI yang tidak netral itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut," ujar Agus Subiyanto usai dilantik sebagai Panglima TNI di Istana Negara Jakarta, Rabu 22 November 2023.

Dia juga menginstruksikan jajaran di satuan bawah untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI. Hal ini sebagaimana UU 34 tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit tidak boleh berpolitik.

Selain itu, Agus memastikan akan menaikkan tunjangan prajurit. Agus mengatakan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah menyetujui tambahan tunjangan berupa lauk pauk untuk prajurit TNI.

Berikut hal yang disampaikan Jenderal Agus Subiyanto usai resmi dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Jokowi menggantikan Laksamana Yudo Margono dihimpun Liputan6.com:

Jenderal Agus Subiyanto mengatakan dirinya telah menghadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi, usai terpilih menjadi Panglima TNI. Agus mengaku Jokowi memberikan sejumlah arahan kepadanya.

"Ya ada (arahan) waktu itu saya menghadap beliau, arahannya ya itu," kata Agus usai resmi dilantik sebagai Panglima TNI di Istana Negara Jakarta, Rabu 22 November 2023.

Dia menuturkan diminta Jokowi untuk berkolaborasi dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat terkait penanganan Papua. Selain itu, Agus diminta untuk berkolaborasi dengan kementerian/lembaga tentang penanganan bencana alam.

"Melaksanakan tugas pokok, berkolaborasi dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat tentang penanganan Papua, tentang bencana alam yang sering terjadi jadi kita kolaborasi dengan kementerian terkait," ucap dia.

"Itu yang disampaikan Bapak Presiden. Kita menggandeng semua," sambung Agus.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut bakal mendirikan posko-posko pengaduan di setiap daerah untuk menjamin netralitas prajurit TNI dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Dia mengatakan, nantinya masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila menemukan oknum TNI yang tak netral dalam Pemilu 2024.

"Dua hari yang lalu sudah kick off tentang netralitas dan pembuatan posko pengaduan. Jadi nanti di wilayah-wilayah ada posko pengaduan. Apabila ada oknum TNI yang tidak netral itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut," ucap Agus.

Selain itu, dia juga menginstruksikan jajaran di satuan bawah untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI. Hal ini sebagaimana UU 34 tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit tidak boleh berpolitik.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menekankan dirinya akan menindak tegas oknum TNI aktif yang melakukan politik praktis. Agus menyampaikan sanksi bisa berupa teguran maupun tindakan pidana.

"Kemudian (berdasarkan) UU 7 Nomor 2017 tentang Pemilu, apabila ada oknum TNI masih melakukan politik praktis akan ada tindakan pidana ataupun teguran pimpinannya," kata Agus.

"Itu tertuang dalam buku saku yang kita berikan kepada seluruh prajurit sehingga tau apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan," sambung Agus.

Agus menuturkan dirinya telah melakukan deklarasi Pemilu 2024 dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Pangdam, Kapolda, elemen masyarakat, KPU, Bawaslu, LSM, tokoh masyarakat hingga tokoh agama. Dalam kesempatan ini, semua pihak membuat pakta integritas tentang pemilu damai.

"Kita harapkan pelaksanaan pemilu bisa berjalan sesuai dengan yang ditentukan dalam keadaan aman dan damai," tutur Agus.

Selain itu, Agus memastikan akan menaikkan tunjangan prajurit. Agus mengatakan Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah menyetujui tambahan tunjangan berupa lauk pauk untuk prajurit TNI.

"Tentunya well-paid, tunjangannya harus dinaikkan. Nanti secara buttom up, saya akan mengajukan pada Kemhan, dan Kemhan sudah acc untuk tunjangan uang lauk pauk (bagi) pasukan yang melaksanakan tugas operasi sehingga tidak terlalu jomplang dengan instansi lain," ucap dia.

Dia menyampaikan akan melanjutkan program-program yang telah dilakukan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Agus juga menuturkan dirinya akan menjadikan prajurit TNI terlatih dengan baik dan lebih profesional dengan persenjataan yang lengkap.

"Jadi ada visi dan misi saya adalah TNI yang PRIMA yaitu Profesional, Responsif, Integratif, Modern dan Adaptif yang perlu digarisbawahi adalah profesional tentunya harus well-trained. Dilatih dengan baik. Kemudian well-equipped, diperlangkapi dengan baik," ujarnya.

Agus akan menggadeng Industri Pertahanan untuk menyediakan persenjataan yang lengkap seperti, drone dan senjata. Selain itu, dia akan mereorganisasi satuan-satuan drone dan satuan siber agar mengikuti perkembangan zaman.

"Jadi kita tidak terlalu tertinggal dengan negara lain," ucap Agus.

Kemudian Agus menyebut, beberapa program yang menjadi fokus dalam waktu dekat, diantaranya terkait kesejahteraan prajurit dan modernisasi alutsista milik TNI.

"Jadi program saya akan melanjutkan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Panglima TNI sebelumnya," kata Agus setelah serah terima jabatan (Sertijab) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Dia memperkenalkan kembali visi-misinya dengan jargon TNI PRIMA yang artinya Profesional, Responsif, Integratif, Modern dan Adaptif.

Dalam hal ini, akan melatih prajuritnya agar menjadi profesional baik itu manuver individu ataupun manuver secara kelompok. Selain itu, melengkapi TNI dengan peralatan yang modern.

"Tentunya kita menggandeng inhan (industri pertahanan) yang ada di negara kita. Produk dalam negeri," ujarnya.

Agus juga mengatakan, akan meningkatkan kesejahteraan TNI. Dalam hal ini, Agus menyinggung soal uang lauk pauk bagi prajurit TNI.

"Kita akan berikan uang lauk pauk, terutama uang lauk pauk yang sangat memadai. Nanti kita akan ajukan secara button up ke Kementerian Pertahanan," ujar dia.

"Mungkin itu saja program yang terdekat akan saya lakukan," sambung Agus.

Jenderal Agus Subiyanto mengangkat tiga isu utama setelah resmi menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Adapun, ketiga isu yang diangkat Agus Subiyanto yakni persoalan Organisasi Papua Merdeka (OPM), bencana alam, dan Pemilu 2024.

"Jadi memang Perkembangan Lingkungan Strategis (Banglingstra) yang sekarang kita hadapi di Indonesia ada 3 yang pertama masalah OPM, kedua bencana alam, ketiga kita menghadapi Pemilu 2024," kata Agus.

Dalam menghadapi masalah Papua, kata Agus, TNI akan menggunakan dua pedekatan yaitu smart power dan soft power.

"Kita akan kedepankan operasi teritotial. kemudian hard power-nya, karena mereka masih kombatan jadi tetap akan kita lawan dengan senjata. Tentunya pasukan kita yang terlatih tadi yang saya sampaikan di awal well-trained," ujar Agus.

Sementara itu, dalam mengatasi masalah bencana, Agus mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan metode dengan memodifikasi quick response.

"Kalau personel Insyaallah kita selalu terdepan. Hanya perlengkapannya yang harus kita tingkatkan misal kita akan siapkan nanti per wilayah itu dapur lapangan. Ada dapur lapangan, ada water treatment. Kemudian kita buat juga perahu-perahu dari fiber," ujar dia.

"Sehingga kalau banjir perahu-perahu fiber bisa masuk ke gang-gang itu nyenggol-nyengol pagar rumah tidak bocor. Jadi kita akan memodifikasi sehingga tujuannya dalam rangka membantu masyarakat bisa terwujud dengan baik," jelas Jenderal Agus Subiyanto.

Terakhir soal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Agus kembali memastikan bahwa TNI bersikap netral dalam mengawal setiap tahapan pesta demokrasi. Agus kemudian menyinggung Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017.

"Di situ pada Pasal 39 kita tidak boleh berpolitik praktis, kemudian Undang-Undang Pemilu No 7 tahun 2017 apabila TNI aktif melakukan politik praktis akan ada tindakannya pidana dan teguran dari komandannya. Jadi kalau penjara 1 tahun kalau dengan dana itu Rp 12 juta sesuai undang-undang tersebut," ujar dia.

Dalam hal ini, Agus mengatakan, bahwa pihaknya bakal membuat posko pengaduan di tiap wilayah dengan tujuan untuk memonitor anggota TNI yang bertugas mengamankan Pemilu 2024.

"Jadi nanti di tiap-tiap wilayah ada posko, kalau ada TNI yang tidak netral silakan diadukan ke posko tersebut. Di situ ada nomor teleponnya dan sebagainya," tandas Agus.