Anies Dorong RUU Perampasan Aset Disahkan: Koruptor Takut Miskin

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan mendorong RUU Perampasan Aset segera disahkan. RUU ini dinilai bisa mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Anies bicara bagaimana korupsi terjadi. Kasus-kasus yang ditangani KPK kebanyakan karena didorong oleh keserakahan. Maka hukumannya perlu yang bisa memiskinkan pelakunya.

"Nah yang ditangani KPK adalah mayoritas yang karena keserakahan, angkanya gede-gede itu. Terus yang kedua, hukuman memiskinkan, perampasan aset harus segera ditetapkan," ujar Anies di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Menurut Anies, RUU Perampasan Aset bisa menakuti koruptor. Karena yang paling ditakuti para koruptor adalah dimiskinkan.

"Apa sih yang paling ditakuti oleh koruptor itu? Miskin. Miskin, loh kalau dia korup sekian triliun, ratus miliar, terus dihukum berapa tahun, terus ketika pulang rumahnya lebih bagus mobilnya bagus, seumur hidup punya simpenan, ya diitung-itung kalau kerja impas itu tahanannya," katanya.

Maka itu, Anies menilai dengan memiskinkan koruptor merupakan cara yang efektif untuk membuat jera.

"Tapi kemudian kalau dia pulang dan enggak punya apa-apa, mikir dua kali kalau mau korupsi, menurut saya itu harus kita kerjakan dan inilah menurut saya dua hal terkait korupsi," ujarnya.

"Dan apa ya, bukankan reformasi 98 itu untuk menghilangkan praktik-praktik itu, tegas saja sudah, tegas saja itu dikerjakan, dan saya rasa dengan adanya ancaman menakutkan maka itu bisa menjerakan," sambungnya.

Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan, buka suara soal kubu capres-cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud Md, khususnya PDI Perjuangan (PDIP) yang mengajak timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mencegah tekanan dan kecurangan di Pilpres 2024.

Menanggapi hal itu, Anies menyatakan mencegah kekurangan merupakan tanggung jawab semua pihak. Anies berujar, kecurangan dan netralitas harusnya tak menjadi obrolan yang muncul lima tahun sekali.

"Menurut saya mencegah kecurangan itu tanggung jawab kita semua, karena suara yang bisa hilang itu, suara kita semua. Bukan suaranya capres. Itu suaranya rakyat loh," kata Anies di Indonesia Millennial and Gen-Z Summit 2023, di kawasan Spark, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023).

"Dan ini kok tumben ya, mau Pemilu ngomongnya hati-hati kecurangan, hati-hati tidak netralitas, kita udah pemilu 99, 2004, 2009, 2014, 2019, nggak pernah kita ngomongin kecurangan-kecurangan yang luar biasa, baru tahun ini kita bicara tentang kecurangan," sambung Anies.

Anies menilai, hal ini menunjukkan adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap penyelengara negara. Anies menyebut telah terjadi krisis kepercayaan.

"Artinya apa? Ada penurunan kepercayaan yang berwujud pada pengungkapan itu. Kita ngawasin supaya tidak terjadi kecurangan. Ini menurut saya krisis buat kita," kata dia.

Oleh sebab itu, kata Anies salah satu perubahan yang hendak didorong oleh pasangan AMIN ialah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada negara dan pemerintah yang menjalankan kewenangan negara.

"Supaya dipercaya. Nah mengawasi suara itu bukan hanya tanggung jawab peserta Pemilu, tapi juga yuk sama-sama kita awasi. Karena yang ada disitu kan suara kita semua, suara masing-masing kita. Jadi menurut saya, yuk kita jaga itu. Dan yang paling efektif yang jagain siapa? Rakyat," kata dia.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com