Waketum Golkar: Munas Dilaksanakan Bulan Desember, di Luar Itu Inkonstitusional

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan, musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar akan tetap digelar Desember mendatang. Sebab, hal tersebut merupakan hasil Munas 2019 lalu.

Sehingga, jika ada pihak yang mendorong Munas di lakukan di luar bulan Desember merupakan inkonstitusional yang melanggar aturan dasar aturan rumah tangga (AD/ART) partai.

"Dalam AD/ART, hasil 2019 itu Letterlijk disebutkan bahwa Munas dilaksanakan bulan Desember setiap 5 tahun. Jadi kalau ada yang mau dorong-dorong melaksanakan Munas di luar bulan Desember, itu inkonstitusional. Di luar atau melanggar AD/ART," kata Doli, kepada wartawan, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, dikutip Jumat (22/3/2024).

Oleh sebab itu, dia meminta agar seluruh kader Partai Golkar untuk taat kepada AD/ART Partai Golkar. Sebab, dengan patuhnya kader pada aturan membawa kemenangan bagi partai berlambang pohon beringin itu di Pemilu 2024.

"Jadi oleh karena itu, saya menyampaikan kepada seluruh warga partai Golkar, kita bersyukur alhamdullilah kita sudah sampai prestasinya peningkatan suara sampai 6 juta suara. Dan itu terjadi karena kita commited dengan semua aturan dan kita kompak solid," tegas dia.

"Jadi mari kita pertahankan soliditas ini dengan tetap taat pada aturan, Munas bulan Desember 2024," imbuh Doli.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, enggan menjawab soal banyaknya nama yang muncul dalam bursa calon ketum Golkar di munas mendatang. Ia hanya menyebut bahwa munas Golkar baru akan digelar Desember 2024. 

“Munas bulan Desember,” kata Airlangga pada wartawan, Senin (18/3/2023).

Ia juga memastikan bulan penyelenggaraan munas tidak akan dimajukan. “Enggak (maju). Yang maju musim panen,” ungkapnya.

Saat ditanya apakah dirinya masih optimis bisa terpilih kembali menjadi ketum, ia hanya melayangkan jari jempol pada awak media.

Diketahui, selain Presiden Joko Widodo (Jokowi), nama Gibran Rakabuming Raka belakangan mencuat menjadi salah satu calon ketua umum Partai Golkar.

Wakil Ketua DPP Partai Golkar Adies Kadir menyatakan, pemilihan ketua umum bergantung dengan hasil musyawarah nasional (munas) akhir tahun mendatang. Ia mengingatkan, wewenang penyelenggaraan munas berada di ketua umum saat ini, Airlangga Hartarto.

"Terkait dengan munas, itu kan wewenang DPP Partai Golkar, yang dikomandani oleh Pak Airlangga Hartarto. Tentunya Pak Airlangga dan kawan-kawan DPP Partai Golkar punya ancar-ancar kapan itu akan dilaksanakan," kata Adies kepada wartawan, Senin (18/3/2024).

Ketua Umum Ormas Pendiri Partai Golkar Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) itu menegaskan, pihaknya mendukung Airlangga terkait kapan waktu pelaksanaan munas atau pemilihan ketua umum.

"Kami selalu siap saja mendukung kapan pun diputuskan oleh Pak Airlangga Hartarto, munas itu kapan, kami selalu siap mendukung kepemimpinan beliau," kata Adies.

Terkait nama Gibran Rakabuming Raka, Adies mengingatkan ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi ketua umum yakni pernah menjadi pengurus selama lima tahun.

"Terkait dengan kemungkinan-kemungkinan Gibran atau siapa dan lain-lain, di Golkar kami punya aturan main, kami punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan sampai saat ini, AD/ART itu, kalau tidak salah menyampaikan bahwa seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum itu minimal harus lima tahun di dalam kepemimpinan Partai Golkar," jelas Adies.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com