Waketum Golkar soal Kabinet Prabowo-Gibran: Tak Boleh Dibatasi, Itu Hak Prerogatif Presiden

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, gambaran sebuah kabinet di dalam pemerintahan, merupakan bagian dari presiden dan wakil presiden terpilih untuk menjalankan visi dan misi.

Diketahui, Agus Gumiwang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Posko Pemenangan Prabowo-Gibran atau Kopi Pagi  Di mana Golkar juga mendukung pasangan nomor urut 2 itu di Pemilu 2024.

Selain itu, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU secara resmi, Prabowo-Gibran yang memenangani Pemilu 2024.

Dia pun menyampaikan, ketika calon presiden berkampanye ke masyarakat, tentu menyampaikan visi misi yang ditargetkan ketika terpilih. Apalagi, dalam konteks ini, rakyat langsung memilih pemimpinnya.

"Sehingga presiden terpilih ketika nanti dilantik menjadi presiden mempunyai kepentingan untuk bisa menjalankan program-program dan mencapai visi misi yang sudah dijanjikan kepada masyarakat," jelas dia kepada media di Jakarta, Kamis 28 Maret 2024.

 "Bagian terpenting untuk program-program supaya visi misi itu bisa tercapai adalah kabinet," sambung Agus Gumiwang.

Sehingga, dia mengungkapkan, kabinet tak boleh dibatasi. Pasalnya, itu hak prerogatif presiden dan sudah diatur dalam konstitusi.

"Oleh sebab itu, kabinet tidak boleh dibatasi, karena kabinet itu sepenuhnya berdasarkan konstitusi adalah prerogatif dari presiden.," kata Agus.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berharap dengan memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, bisa mendapatkan jatah 5 kursi di kementerian dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ke depan saya sudah sampaikan ke Pak Prabowo sebagai capres dan cawapres terpilih yang sudah mendapatkan suara 58 persen dari data Bapilu (Badan Pemenangan Pemilu Golkar)," kata Airlangga, saat memberikan sambutan 'Buka Bersama DPP Partai Golkar' di Nusa Dua, Bali, Jumat (15/3/2024).

"Kali ini, Golkar yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu 75 sampai dengan 80 persen ini yang tertinggi sepanjang sejarah," sambungnya.

Airlangga menegaskan Partai Golkar berkontribusi besar dalam kemenangan paslon 02 di Pilpres 2024.

"Jadi memang benar bahwa Partai Golkar betul-betul di depan untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan saya sampaikan ke Pak Prabowo kontribusi Golkar, karena kita 15 dari 58 persen maka kita kontribusi 25 persen," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dipandang baik karena membawa partainya melangkah di posisi papan atas di Pemilu 2024.

Terkait hal ini, Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menyatakan, sebagai partai politik modern kehadiran Airlangga melahirkan pengaruh luar biasa. Pria yang menjabat sebagai Menko Perekonomian itu melakukan langkah-langkah konsolidasi dengan sangat baik.

"Terlebih Golkar bukan partai yang dikuasai oleh satu keluarga, sehingga pengaruh ketua umum, utamanya dalam konsolidatif sangat diperlukan," ujar Dedi, Senin (25/3/2024).

Dia memandang Airlangga bisa dianggap sebagai ketua umum partai politik terbaik saat ini. Kepiawaiannya merawat dan memberdayakan infrastruktur partai beriringan dengan kematangannya mengelola potensi konflik. 

"Airlangga bisa disebut sebagai ketua umum terbaik saat ini. Dia berhasil hilangkan tradisi konflik, dan terbukti berhasil di parlemen tanpa harus kehabisan waktu kampanye," jelas Dedi.

Di bawah kepemimpinan Airlangga, lanjut Dedi, Golkar berhasil melakukan konsolidasi dengan target kursi di parlemen. Mereka tidak hanya fokus pada perolehan suara. 

"Cara semacam ini sudah dilakukan sejak 2019 lalu. Itulah sebabnya Golkar menjadi satu-satunya partai di parlemen yang jumlah kursinya lebih banyak dibanding rival yang miliki suara lebih besar. Pada 2019 lalu kalahkan Gerindra dan sekarang potensial kalahkan PDIP," tutur Dedi.

Dedi menyatakan bahwa cara yang paling menarik dilakukan Airlangga adalah dengan memperbanyak sebaran tokoh berpengaruh di berbagai dapil. Sekaligus menugaskan kandidat kepala daerah untuk ikut serta dalam pemenangan Pemilu 2024. 

"Cara ini terbukti efektif dan efisien, karena kandidat kepala daerah yang akan diusung lebih banyak sudah teruji di Pemilu 2024. Dengan kondisi yang ada saat ini, bukan tidak mungkin Golkar akan kuasai daerah di Pilkada 2024 mendatang," tegas Dedi.