3 Pernyataan Bahlil soal Jokowi dan Wapres Gibran Tak Masuk Struktur Kepengurusan Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum atau Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan susunan lengkap kepengurusan DPP Partai Golkar pada Kamis 7 November 2024.

Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sempat santer akan diumumkan menjadi Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar.

Namun rupanya pada pengumuman yang digelar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat itu, Bahlil mengumumkan Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar masa bakti 2024-2029.

"Saya pastiin semua orang lagi menunggu, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita," ujar Bahlil, Kamis sore 7 November 2024.

Bahlil pun dan menegaskan Jokowi tidak ada dalam struktur kepengurusan Partai Golkar tahun 2024-2029.

Begitu pula dengan kabar Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka, dibantah Bahlil juga tidak ada dalam jajaran kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu.

"Kami menyampaikan bahwa nama presiden nomor 7, bapak Jokowi tidak ada dalam kepengurusan dan dewan kehormatan dewan pimpinan atau dalam struktur termasuk mas Wapres (Gibran)," ucap Bahlil.

Bahlil menjelaskan kabar Jokowi dan Gibran yang akan masuk ke partai kuning itu semula dari digelarnya acara Munas Partai dimana posisi ketua umum yang sebelumnya dipegang oleh Airlangga Hartarto kini dijabat oleh Bahlil.

Hanya saja Bahlil mengaku tidak tahu kabar akan Jokowi anak sulungnya itu akan masuk di kepengurusan.

"Saya tahunya ini dari temen-temen media, dan isu apa yang temen-temen dengar untuk presiden ke 7 dan pak wapres Gibran Rakabuming ini terjadi masuk sebelum Munas kemarin dan terus menerus," terang dia.

Berikut sederet pernyataan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal tak masuknya Jokowi dan Wapres Gibran ke struktur kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu dihimpun Tim News Liputan6.com:

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan susunan lengkap kepengurusan DPP Partai Golkar.

Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sempat santer akan diumumkan menjadi Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar.

Namun, pada pengumuman yang digelar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat pada Kamis sore 7 November 2024, Bahlil mengumumkan Agus Gumiwang Kartasasmita jadi Ketua Dewan Pembina Golkar masa bakti 2024-2029.

"Saya pastiin semua orang lagi menunggu, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita," kata Bahlil, Kamis 7 November 2024.

Bahlil pun buka suara kabar soal Presiden ke-7 Jokowi yang dikabarkan akan masuk dalam struktur kepengurusan Partai Golkar. Ia pun membantah hal tersebut dan menegaskan Jokowi tidak ada dalam struktur kepengurusan Partai Golkar tahun 2024-2029.

Begitu pula dengan kabar Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka, dibantahnya juga tidak ada dalam jajaran kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu.

"Kami menyampaikan bahwa nama presiden nomor 7, bapak Jokowi tidak ada dalam kepengurusan dan dewan kehormatan dewan pimpinan atau dalam struktur termasuk mas Wapres (Gibran)," kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan kabar Jokowi dan Gibran yang akan masuk ke partai kuning itu semula dari digelarnya acara Munas Partai dimana posisi ketua umum yang sebelumnya dipegang oleh Airlangga Hartarto kini dijabat oleh Bahlil.

Hanya saja Bahlil mengaku tidak tahu kabar akan Jokowi anak sulungnya itu akan masuk di kepengurusan.

"Saya tahunya ini dari temen-temen media, dan isu apa yang temen-temen dengar untuk presiden ke 7 dan pak wapres Gibran Rakabuming ini terjadi masuk sebelum Munas kemarin dan terus menerus," ucap Bahlil.

Lalu Bahlil mengatakan, Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi hingga Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak masuk dalam struktur pengurus atau Dewan di DPP Partai Golkar.

"Sampai dengan hari ini kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden Ketujuh, Bapak Presiden Jokowi tidak dalam kepengurusan, baik dewan kehormatan, dewan pembina, maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres (Gibran)," kata Bahlil.

Menurut dia, meski banyak aspirasi agar Jokowi masuk struktur, tidak semua usulan atau saran tersebut bisa ditampung.

"Ya kalau itu aspirasi banyak, Bapak Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa, pasti juga punya pertimbang-pertimbangan, tidak semua aspirasi kan bisa diterima. Kita hargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa," tandas Bahlil.