Airlangga Akui Belum Bahas Jatah Kursi Menteri Golkar Bersama Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto, mengaku belum ada pembicaraan soal pembagian kursi menteri dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, jika keduanya resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.

Hal ini disampaikannya usai acara buka bersama dengan keluarga Partai Golkar yang dihadiri Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/3/2024).

"Jadi kita belum membahas kursi-kursi karena kita masih menunggu juga kursi DPR," kata Airlangga.

Menurut dia, pembahasan ihwal jatah kursi menteri kemungkinan bakal dilakukan usai sidang sengketa Pemilu baik Pilpres maupun Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasalnya, kata Airlangga perolehan kursi bisa berubah apabila sidang sengketa Pemilu menghasilkan keputusan baru. 

"Berdasarkan prakiraan sekarang partai Golkar diprakirakan memperoleh 102 kursi. Itu di luar yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi," ucap dia.

Lebih lanjut, saat ditanyai nomenklatur kementerian, Airlangga mengatakan belum ada pembicaraan spesifik antara parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan Prabowo-Gibran.

"Ya tentu nanti akan ada pembicaraan namun belum, belum ada secara spesifik," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, gambaran sebuah kabinet di dalam pemerintahan, merupakan bagian dari presiden dan wakil presiden terpilih untuk menjalankan visi dan misi.

Diketahui, Agus Gumiwang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Posko Pemenangan Prabowo-Gibran atau Kopi Pagi  Di mana Golkar juga mendukung pasangan nomor urut 2 itu di Pemilu 2024.

Dia pun menyampaikan, ketika calon presiden berkampanye ke masyarakat, tentu menyampaikan visi misi yang ditargetkan ketika terpilih. Apalagi, dalam konteks ini, rakyat langsung memilih pemimpinnya.

"Sehingga presiden terpilih ketika nanti dilantik menjadi presiden mempunyai kepentingan untuk bisa menjalankan program-program dan mencapai visi misi yang sudah dijanjikan kepada masyarakat," jelas dia kepada media di Jakarta, Kamis 28 Maret 2024.

 "Bagian terpenting untuk program-program supaya visi misi itu bisa tercapai adalah kabinet," sambung Agus Gumiwang.

Sehingga, dia mengungkapkan, kabinet tak boleh dibatasi. Pasalnya, itu hak prerogatif presiden dan sudah diatur dalam konstitusi.

"Oleh sebab itu, kabinet tidak boleh dibatasi, karena kabinet itu sepenuhnya berdasarkan konstitusi adalah prerogatif dari presiden.," kata Agus.

Sebelumnya, Kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dipandang baik karena membawa partainya melangkah di posisi papan atas di Pemilu 2024.

Terkait hal ini, Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menyatakan, sebagai partai politik modern kehadiran Airlangga melahirkan pengaruh luar biasa. Pria yang menjabat sebagai Menko Perekonomian itu melakukan langkah-langkah konsolidasi dengan sangat baik.

"Terlebih Golkar bukan partai yang dikuasai oleh satu keluarga, sehingga pengaruh ketua umum, utamanya dalam konsolidatif sangat diperlukan," ujar Dedi, Senin (25/3/2024).

Dia memandang Airlangga bisa dianggap sebagai ketua umum partai politik terbaik saat ini. Kepiawaiannya merawat dan memberdayakan infrastruktur partai beriringan dengan kematangannya mengelola potensi konflik. 

"Airlangga bisa disebut sebagai ketua umum terbaik saat ini. Dia berhasil hilangkan tradisi konflik, dan terbukti berhasil di parlemen tanpa harus kehabisan waktu kampanye," jelas Dedi.

Di bawah kepemimpinan Airlangga, lanjut Dedi, Golkar berhasil melakukan konsolidasi dengan target kursi di parlemen. Mereka tidak hanya fokus pada perolehan suara. 

"Cara semacam ini sudah dilakukan sejak 2019 lalu. Itulah sebabnya Golkar menjadi satu-satunya partai di parlemen yang jumlah kursinya lebih banyak dibanding rival yang miliki suara lebih besar. Pada 2019 lalu kalahkan Gerindra dan sekarang potensial kalahkan PDIP," tutur Dedi.

Dedi menyatakan bahwa cara yang paling menarik dilakukan Airlangga adalah dengan memperbanyak sebaran tokoh berpengaruh di berbagai dapil. Sekaligus menugaskan kandidat kepala daerah untuk ikut serta dalam pemenangan Pemilu 2024. 

"Cara ini terbukti efektif dan efisien, karena kandidat kepala daerah yang akan diusung lebih banyak sudah teruji di Pemilu 2024. Dengan kondisi yang ada saat ini, bukan tidak mungkin Golkar akan kuasai daerah di Pilkada 2024 mendatang," tegas Dedi.