PKB Ingin Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Respons Presiden PKS

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2024. Usai Keputusan tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan akan berkoalisi pada Pemerintahan Prabowo-Gibran maupun menjadi oposisi.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu mengatakan, penentuan sikap akan menjadi oposisi maupun koalisi akan ditentukan Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro yaitu Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP). Hingga saat ini, PKS belum secara resmi menyatakan sikap menjadi oposisi maupun berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Oposisi ataupun koalisi itu ranahnya DPTP, saya sebagai pelaksana saja,” ujar Syaikhu usai menghadiri Halal Bi Halal PKS di Depok pada Rabu (24/4) malam.

Syaikhu akan tetap menjalankan arahan apapun yang disampaikan DPTP PKS pada Pemerintahan Prabowo-Gibran. Disinggung soal penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan sengketa Pilpres, Syaikhu mengakui belum mengambil sikap akan Keputusan MK.

“Belum, namanya juga ini baru saja diputuskan juga kan,” jelas Syaikhu.

Begitupun saat diminta pendapatnya sikap Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang merapat ke Prabowo, Syaikhu enggan memberikan komentar dan menilai setiap partai memiliki independensi. PKS akan menghormati sikap yang diambil Muhaimin Iskandar.

“Ya masing-masing partai memiliki independensi masing-masing ya, tidak terkotasi satu sama lain. Oleh karena itu kita juga menghormati pilihan Pak Muhaimin seperti itu, atau pilihan partai Nasdem seperti apa. Kami pun ya kan independen untuk menentukan sikap-sikap kami,” terang Syaikhu.

Syaikhu mengungkapkan, dalam waktu dekat belum ada jadwal pertemuan terhadap Prabowo. Namun, Syaikhu akan mengundang para pemimpin partai pada kegiatan Halal Bihalal yang akan dilaksanakan DPP PKS.

“Dalam waktu dekat kita akan mengundang para pimpinan partai dalam acara halal bihalal kita. Mudah-mudahan sih semuanya pada datang. Jadi sekaligus sebagai ajang untuk silaturahmi,” ungkap Syaikhu.

Saat disinggung penggunaan hak angket, Syaikhu mengaku upaya tersebut akan terus dilakukan. Penggunaan hak angket akan dilakukan selama terdapat pihak lain menggunakan atau mendukung hal yang sama.

“Hak angket kita terus akan lakukan sepanjang ada partner untuk itu. Karena salah satu syaratnya adalah harus diajukan oleh dua Fraksi,” ujarnya.

Syaikhu menuturkan, penggunaan hak angket terhadap Pilpres 2024 akan berkoalisi dengan siapapun yang mendukung penggunaan hak angket. PKS siap berjuang mengenai hak angket, termasuk dengan PDIP.

“Iya kita juga dengan siapa saja siap. Karena apa? Ini untuk meluruskan demokrasi kedepan agar tidak terulang seperti ini lagi di 2029 dan seterusnya. Jadi momentum pemilu di 2024 ini jadi pelajaran. Jadi bukan untuk apa-apa, tapi untuk meluruskan sejarah kedepan agar kondisi ini tidak berulang di pemilu 2029,” pungkas Syaikhu.