Kepala dan Wakil Otorita IKN Mundur, Pemerintah Jamin Ini

Liputan6.com, Jakarta Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan, mundurnya Bambang Susantono dan Donny Rahajoe sebagai Kepala dan wakil Otorita IKN tidak akan berdampak kepada pembangunan di sana.

Menurut Basuki, saat ini pembangunan IKN sudah berjalan dengan dana 80 persen yang bersumber dari APBN untuk tahap satu dan dua.

"Kalau sekarang dari APBN sudah masuk 80% pembangunan batch 1 maupun 2," kata dia di Kantor Presiden Jakarta, Senin (3/6/2024).

Basuki menambahkan, wujud dari pembangunan IKN semakin nyata dengan berdirinya rumah dinas menteri.

Bahkan pada agenda kunjungan ke IKN hari ini, Presiden Jokowi dipastikan tidak lagi bermukim di camp sementara karena sudah bisa menempati rumah dinas menteri tersebut.

"Nanti Pak presiden mau ke IKN nginepnya bukan di kamping lagi tapi sudah di rumah jabatan menteri, menunjukan bahwa ini sudah siap. Itu yang dari APBN," jelas Basuki.

Sebelulmya diberitakan, Istana membenarkan Bambang Susantono dan Donny Rahajoe sebagai Kepala dan wakil Otorita IKN. Menurut Istana, Presiden Jokowi sudah merestui keinginan keduanya dengan menerbitkan surat keputusan presiden.

"Hari ini telah terbit surat pemberhentian dengan hormat untuk Pak Bambang dan Pak Donny selaku ketua dan wakil otorita IKN disertai ucapan terimakasih dari Pak Presiden," kata Menteri Sekretasi Negara Pratikno di Kantor Presiden Jakarta, Senin (3/6/2024).

Pratikno menampik jika tindakan keduanya adalah mendadak. Menurut dia, pembicaraan keduanya untuk mundur dari jabatan tersebut bukan hal baru.

"Oh itu sudah lama pembicaraan (keinginan untuk mundur), tapi surat (resmi mundur) memang baru (disetujui Jokowi)," jelas Pratikno.

Namun soal alasan mundur Bambang dan Donny, Pratikno mengaku tidak tahu. Dia mengklaim, alasan mereka tidak disampaikan.

"(Alasan mundur) tidak disampaikan," singkat Pratikno saat ditanya awak media.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang memotong gaji pekerja 3 persen, tak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Moeldoko pun menegaskan iuran Tapera bukan untuk membiayai program makan siang gratis maupun proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, tidak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan siang gratis apalagi untuk IKN. Semuanya sudah ada anggarannya," ujar Moeldoko dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Istana, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Menurut dia, pemerintah akan membentuk sebuah komite untuk mengawasi iuran Tapera sehingga tak terjadi korupsi. Nantinya, kata Moeldoko, komite ini akan diisi dipimpin Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Transparansi ada komite dipimpin Menteri PUPR, anggotanya Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, OJK, dan badan profesional," papar Moeldoko.

Dia menyadari banyak masyarakat yang khawatir dan gelisah dengan munculnya program Tapera. Moeldoko menuturkan hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, khususnya pekerja terkait program Tapera.

"Memang belum dijalankan sosialisasi yang masif sehingga ada miss pemahaman, ada pertanyaan yang perlu untuk diberikan penjelasan lebih konkret," tandas Moeldoko.