Saling Sindir Anies dan Heru Budi soal Kebijakan Jakarta, Evaluasi ada di Tangan Kemendagri

Liputan6.com, Jakarta Anies Baswedan mengkritik Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono yang dinilainya telah mengubah beberapa kebijakan yang ia tetapkan saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Hal ini berbalas oleh Heru yang diminta tak dijadikan kambing hitam soal kebijakan yang ada.

Terkait hal ini, disebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempunyai kemenangan untuk mengevaluasi Heru. Dan sejauh ini belum diganti, dipandang kinerja Heru belum ada masalah.

"Sebagai Pj Gubernur dia juga ada evaluasi berkala dari Kemendagri. Dan tidak kedengaran ada masalah tertentu. Justru yang terlihat beliau mampu menjaga kondusifitas Jakarta di tengah isu perpindahan ibu kota negara," bela Ketua Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar dalam keterangannya, Senin (22/7/2024).

Dia justru menyalahkan DPRD Jakarta, jika dipandang ada kebijakan yang berubah. Pasalnya, sebagai Pj Gubernur Jakarta, Heru mempunyai kewenangan yang terbatas.

"Pertama sebagai pj gubernur kewenangan Heru terbatas. Kedua pola penyusunan program dan anggaran di pemerintah kan disiapkan pada tahun sebelumnya yang sudah disahkan oleh DPRD, bukan tiba-tiba ganti program," bela Mardiansyah.

Dia pun mengingatkan, jelang Pilkada Jakarta 2024 ini, pihak-pihak yang memang ingin mengikuti kontestasi, sebaiknya mulai menyampaikan ide dan gagasan.

"Siapapun yang akan berlaga di pilkada DKI Jakarta, termasuk Anies siapkan program kerja, adu gagasan. Terlebih kedepan ibu kota sudah bukan Jakarta lagi, sehingga perlu terobosan dan kebijakan-kebijakan yang juga perlu bersiap menghadapi situasi tersebut," pungkas Mardiansyah.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengkritik Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang dinilainya telah mengubah beberapa kebijakan yang ia tetapkan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Meski kita mungkin berbeda pilihan dalam Pemilu dan Pilpres, mari kita bersama-sama berjuang. Semua warga Jakarta yang ingin mengembalikan yang sempat hilang," ujar Anies dalam pidatonya di acara deklarasi dukungan dari organisasi masyarakat Bang Japar di GOR Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Juli 2024.

Anies kini resmi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024, dengan Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur.

Anies Baswedan juga meminta masyarakat yang berbeda pilihan dalam Pilpres lalu untuk bersatu mendukungnya. Dalam Pilpres, Anies maju sebagai calon presiden nomor urut satu bersama Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai wakilnya, namun kalah dalam kontestasi tersebut.

"Mari kita buktikan bahwa perjuangan kita adalah untuk rakyat Jakarta dan mengembalikan kesejahteraan. Jangan sampai kotanya maju tapi warganya tidak bahagia," ucapnya. Anies menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari 2017 hingga 2022, Jakarta berada dalam kondisi aman, damai, dan tenang. "Jakarta bersatu, tanpa ketegangan, dan tanpa perpecahan selama 2017 hingga 2022," katanya.

Ia berjanji bahwa jika terpilih kembali sebagai gubernur, ia akan mengembalikan suasana harmonis tersebut. "Kami ingin pemerintah provinsi (Pemprov) yang penuh kasih sayang kepada warganya. Bukan Pemprov yang pelit atau membatasi manfaat yang diterima oleh warganya," ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa beberapa kebijakan yang ia tetapkan telah diubah oleh pemerintahan saat ini. "Kami akan memastikan semua manfaat yang sempat terpotong dikembalikan," pungkasnya. 

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menanggapi kritik Anies Baswedan yang menuduh bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Heru menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.

"Saya melaksanakan semua kebijakan yang ada, tetapi saya menyesuaikannya dengan aturan yang berlaku," ujar Heru Budi di Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.

Ia juga membantah tudingan bahwa program Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak diterapkan sesuai aturan. Heru menekankan bahwa Pemprov Jakarta tidak memotong dana yang diterima oleh siswa.

"KJP kami sesuaikan dengan peraturan yang ada. Saya tidak memotong KJP. Tidak mungkin siswa dari keluarga mampu mendapatkan KJP. Ada BPK dan BPKP yang mengawasi. Semua diatur sesuai aturan," jelasnya, dikutip dari Antara.

Heru juga mengajak para calon yang ingin berpartisipasi dalam Pilkada Jakarta untuk bersaing dengan cara yang sehat tanpa menyalahkan kebijakan yang telah ia buat.

"Silakan bersaing dalam Pilkada, tetapi jangan jadikan saya kambing hitam," tegas Heru.