Megawati Batal Hadiri Sidang Tahunan MPR, Ini Penjelasan Puan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri batal menghadiri Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta, Jumat, (16/8/2024).

Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan, alasan Megawati tak jadi hadir lantaran ada acara lain.

"Beliau enggak bisa hadir ada acara lain," kata Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (16/8/2024).

Puan mengaku, tak hadirnya Megawati di sidang tahun ini merupakan hal biasa.

"Enggak, kalau enggak hadir kaya kenapa, sehat-sehat saja," ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan, jika Megawati akan hadir dalam sidang tahunan 2024. Namun, hingga agenda selesai Megawati ternyata tak kunjung tiba.

Ketidakhadiran Megawati pada sidang tahun ini, menjadi perdana. Sebab, Megawati selalu hadir dalam sidang tahunan sebelumnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani membahas perihal politik tanpa nilai dalam pidatonya di Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2024. Ia menekankan, perjuangan politik seharusnya diikuti dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara agar tidak membuat kebohongan terdengar jujur di mata rakyat. 

“Tetapi demokrasi dapat juga berjalan pada arah yang salah, yaitu demokrasi menjadi jalan untuk menciptakan diktator mayoritas maupun tirani minoritas, demokrasi yang membajak kekuasaan negara,” kata Puan di, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Puan mengingatkan bahwa Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, bahwa Indonesia adalah negara hukum dan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

“Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip checks and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif,” tuturnya.

Puan menyataka, politik berbangsa dan bernegara harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang beradab, bermartabat, dan beretika. Dengan begitu, kata Puan, perjuangan politik memiliki makna membangun peradaban.

"Apabila politik dijalankan tanpa nilai-nilai, maka perjuangan politik hanya berisikan kepentingan diri sendiri, kelompok, atau golongan,” tegasnya.

“Bahkan politik tanpa nilai akan menggunakan bahasa politik untuk membuat kebohongan terdengar jujur, bahkan hukum pun dapat kehilangan otoritas keadilan," sambung Puan.

Puan kemudian mengatakan, seorang Negarawan, akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik, sedangkan Politisi akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik. Visi tanpa kekuasaan disebut akan menjadi sia-sia dan kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang.

“Oleh karena itu, untuk menjalankan praktik politik kekuasaan, dalam sistem pemerintahan presidensial, dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, maka kita membutuhkan Negarawan yang politisi dan Politisi yang negarawan,” jelas Puan.

“Sehingga kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu,” sambungnya.

Puan memahami untuk mewujudkan demokrasi yang sejati bukanlah jalan yang mudah, namun bukan berati tidak dapat dilaksanakan. Ia meminta seluruh pihak untuk tetap berjalan ke arah yang benar dan tidak boleh mundur hanya karena melalui jalan yang sulit. 

"Mungkin saja kita terhenti sejenak, kalah dalam memperjuangkannya. Tetapi kita tidak boleh mundur, karena tujuan kita mulia sejak negara ini didirikan yaitu Indonesia untuk semua, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," pungkas Puan.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka