Video Pidato Puan Maharani: Negara Harus Hadir dan Cepat Merespons Aspirasi Rakyat

Liputan6.com, Jakarta Dalam rapat paripurna penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, Ketua DPR RI menyampaikan sejumlah poin penting terkait kebijakan keuangan negara hingga peran DPR RI dalam mengawal kepentingan rakyat. Di awal pidatonya, Puan Marahani mengungkapkan rasa duka dan simpati mendalam kepada masyarakat yang terdampak bencana akibat cuaca ekstrem, seperti banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah Indonesia.

Puan Maharani mengatakan, DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan serta menyetujui rencana efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Langkah ini menjadi kesempatan untuk memperkuat keuangan demi kesejahteraan, kemudahan, serta ketenteraman rakyat.

"Pemerintah sudah seharusnya melakukan upaya terbaik dalam membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih sejahtera, mudah, dan tentram," ungkapnya.

Efisiensi APBN merupakan kewajiban pemerintah dalam menjalankan amanat undang-undang keuangan negara yang mengharuskan pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, transparan, serta bertanggung jawab.

"Kebijakan efisiensi APBN ini menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola keuangan negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Ketua DPR RI menekankan bahwa negara harus hadir dalam melindungi rakyat, mencerdaskan hidup rakyat, dan mensejahterakan rakyat.

"Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan urusan hidupnya, menunggu satu hari saja terasa lama. Namun bagi kita di DPR RI dan pemerintah, seringkali pembahasan solusi berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun," ujarnya.

Puan juga mengingatkan negara harus merespons permasalahan rakyat secara cepat dan tepat, baik dalam bidang lapangan pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga sektor pertanian dan perikanan.

"Negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan," ujar Puan. Namun, tindakan cepat tetap harus mengedepankan tata kelola yang baik dan berintegritas.

Dalam fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui tiga rancangan undang-undang menjadi undang-undang serta melanjutkan pembahasan tujuh rancangan undang-undang lainnya. Selain itu, DPR RI juga telah menyetujui dua belas rancangan undang-undang usulan inisiatif.

Di samping itu, DPR RI juga menyoroti permasalahan pengangkatan CPNS dan P3K, persiapan pemungutan suara ulang oleh KPU, tata kelola BBM, penyelenggaraan ibadah haji, serta permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Mengakhiri pidatonya, Ketua DPR RI mengajak seluruh anggota DPR untuk menggunakan masa reses bertemu dengan rakyat. Melaporkan kepada rakyat tugas-tugas konstitusional yang telah dijalankan. DPR RI memasuki masa reses dari 26 Maret hingga 16 April 2025.

"Persatukan rakyat dalam semangat gotong royong. Dengarkanlah keluh kesah rakyat. Riang gembiralah bersama rakyat. Apalagi masa reses ini juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Bersama dengan rakyat menjalin silaturahmi Idul Fitri," kata Puan.

(*)