3 Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri Terkait Pilkada 2024

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan atau Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah hal dalam pidatonya usai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengumumkan 169 bakal calon kepala daerah tahap dua untuk Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Pilkada 2024).

Salah satunya, Megawati Soekarnoputri tidak kuasa menahan amarah saat keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 hanya berselang sehari saja langsung dianulir oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Megawati menegaskan putusan MK yang mengubah ketentuan dalam pasal 40 ayat (1) UU Pilkada itu merupakan keputusan tertinggi Konstitusi dan harus dijalankan.

"Jadi itu jangan khawatir pakai aja keputusan MK, terus nanti KPU mau ditolak. Jadi mesti diingatkan kayaknya itu komisi tahu enggak kalau dari hierarki itu MK lebih tinggi? Dia mesti di jalanin," kata Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di DPP PDIP, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2024.

"Itu adalah yang namanya ketatanegaraan Republik Indonesia, supaya tahu. Enak aja dibolak-balik enggak jelas," ucap Megawati dengan nada tinggi.

Megawati menyatakan, putusan MK yang hanya berselang sehari kemudian langsung dianulir oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR dan menjadi RUU, sama halnya dengan mengkhianati konsitusi.

Megawati Soekarnoputri pun meminta agar hak rakyat untuk memilih pemimpin diberikan tanpa dihalang-halangi tembok kekuasaan. Menurut dia, jelang Pilkada ada fenomena yang berkembang bahwa Pilkada dijadikan momentum unjuk kekuasaan.

Sebagai presiden RI yang mengeluarkan aturan pertama soal pemilihan langsung, Megawati mengatakan punya pengalaman banyak menyangkut praktik memberikan hak seluasnya kepada rakyat untuk memilih. Saat pertama kali dipraktikkan di Pemilu 2004, Megawati kalah dalam pemilu.

"Saya ini penanggung jawab pemilu langsung. Dan berhasil dengan baik. Kenapa berhasil baik? Karena saya sebagai presiden tidak mempergunakan kekuasaan saya, tetapi netral," kata Megawati.

Berikut sederet pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengumumkan 169 bakal calon kepala daerah tahap dua untuk Pilkada 2024 dihimpun Liputan6.com:

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak kuasa menahan amarah saat keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 hanya berselang sehari saja langsung dianulir oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Megawati menegaskan putusan MK yang mengubah ketentuan dalam pasal 40 ayat (1) UU Pilkada itu merupakan keputusan tertinggi Konstitusi dan harus dijalankan.

"Jadi itu jangan khawatir pakai aja keputusan MK, terus nanti KPU mau ditolak. Jadi mesti diingatkan kayaknya itu komisi tahu enggak kalau dari hierarki itu MK lebih tinggi? Dia mesti di jalanin," kata Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di DPP PDIP, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2024.

"Itu adalah yang namanya ketatanegaraan Republik Indonesia, supaya tahu. Enak aja dibolak-balik enggak jelas," ucap Megawati dengan nada tinggi.

Megawati menyatakan putusan MK yang hanya berselang sehari kemudian langsung dianulir oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR dan menjadi RUU, sama halnya dengan mengkhianati konsitusi.

"Orang udah jelas perundangan di bawah konstitusi, jadi MK itu benernya. Makanya mabok itu sampai kok bisa gitu loh memakai MK hanya untuk membuat sesuatu yang sebenarnya bukan begitulah utusan yang terhormat. Gile toh," pungkas Megawati.

Megawati yang juga merupakan Presiden Kelima RI itu meminta agar hak rakyat untuk memilih pemimpin diberikan tanpa dihalang-halangi tembok kekuasaan.

Menurut dia, jelang Pilkada ada fenomena yang berkembang bahwa Pilkada dijadikan momentum unjuk kekuasaan.

Sebagai presiden RI yang mengeluarkan aturan pertama soal pemilihan langsung, Megawati mengatakan punya pengalaman banyak menyangkut praktik memberikan hak seluasnya kepada rakyat untuk memilih. Saat pertama kali dipraktikkan di Pemilu 2004, Megawati kalah dalam Pemilu.

"Saya ini penanggung jawab pemilu langsung. Dan berhasil dengan baik. Kenapa berhasil baik? Karena saya sebagai presiden tidak mempergunakan kekuasaan saya, tetapi netral," kata Megawati, Kamis (22/8/2024).

Menurut Megawati, rakyat tidak mau dibodohi lagi seperti masa orde baru. Ia meminta penguasa membiarkan rakyat memilih dengan sukacita.

"Nah sekarang, apakah rakyat mau dibodohi lagi? Rakyat tidak bodoh loh. Dia punya hati nurani. Dia tahu yang sebenarnya," kata Megawati.

"Biarlah rakyat memilih dengan sukacita," sambung dia.

Megawati mengaku mendengar adanya upaya pembatasan untuk menghambat calon tertentu di Pilkada.

Ia meminta apabila kekuasan sudah hampir selesai maka cukup selesai tanpa perlu cawe-cawe.

"Sekarang gile. Mbok udah lah. Sudah mau selesai, ya selesai saja," pungkas Megawati.