MK Kabulkan Sebagian Gugatan Terkait UU Cipta Kerja, Perubahan Pentingnya?

DPR Berharap Pembatasan Subsidi BBM Tepat Sasaran

Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding mengatakan, subsidi BBM harus mampu menjangkau kelas bawah.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 10 Sep 2024, 02:17 WIB

Diterbitkan 10 Sep 2024, 02:11 WIB

Petugas SPBU mengisi bahan bakar jenis pertalite kepada pengguna sepeda motor di Pamulang, Tangerang Seatan, Banten. Pemerintah masih terus menggodok aturan untuk membatasi pembelian BBM subsidi dan kompensasi di SPBU.(merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa kepastian mengenai pengaturan BBM subsidi akan dibahas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan depan.

Terkait hal ini, Anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding mengatakan, subsidi BBM harus mampu menjangkau kelas bawah.

"Ya jadi memang sejak awal tujuan dari subsidi itu untuk membantu masyarakat, agar daya beli terjangkau, terutama masyarakat menengah ke bawah," kata Karding kepada wartawan, Senin (9/9/2024).

Dia berharap pembatasan subsidi BBM ini tepat sasaran. Jangan sampai dinikmati orang kaya.

“Memang subsidi ini beban ke APBN lumayan besar, tetapi kita harus cara ini tepat sasaran. Apapun alasannya subsidi harus jalan, cuman memang sampai dinikmati oleh orang-orang kaya,” jelas Karding.

Dia mengingatkan, sudah banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah. Dan wajib untuk selalu melindungi rakyat kecil.

“Makanya Pertamina buat program segala macam cara, mulai dari aplikasi sampai kerja sama dengan kepolisian soal nomor plat sampai dengan pembatasan-pembatasan tertentu,”katanya.

“Wajib pemerintah melindungi masyarakat kecil,” pungkasnya.

Jokowi Bahas Pembatasan BBM Pertalite Pekan Depan

Sebelumnya, Luhut mengatakan kepastian mengenai pengaturan BBM subsidi akan dibahas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan depan.

Menurutnya, rencana tersebut akan dimulai dengan tahap sosialisasi di awal. Setelah ada rapat dengan Presiden Jokowi, pelaksanaan pengaturan akan ditentukan.

"Ya, sekarang sosialisasi dan rapat terakhir dengan Presiden kita harapkan minggu depan. Setelah itu nanti kita lihat," ujar Menko Luhut, ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Luhut menegaskan bahwa pengaturan BBM subsidi yang tepat sasaran sudah masuk tahap final. Diketahui, ada rencana pengaturan BBM subsidi yang akan dimulai pada 1 Oktober 2024 nanti.

"Ya, ini lagi difinalkan, tanggal 1 ini sosialisasi biar tahu," ucapnya.

Pakai AI

Dia menjelaskan, skema pengaturan subsidi BBM ini akan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI). Harapannya, pengaturan ini akan berdampak pada berkurangnya tingkat polusi udara dari jenis BBM yang digunakan.

"Dengan AI, saya kira anak muda paham kita akan membuat negeri ini lebih hemat. Sehingga polusi udara di Jakarta juga akan semakin baik. Saya kira itu sangat penting bagi kesehatan kita semua," jelasnya.

Lanjutkan Membaca ↓