10 Tahun Jokowi, Indeks Kebebasan Ekonomi RI Naik

Liputan6.com, Jakarta - Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia mengalami berbagai perubahan di berbagai sektor. Salah satu indikator yang menjadi sorotan utama dalam menilai keberhasilan kebijakan ekonomi Jokowi adalah Indeks Kebebasan Ekonomi.

Menurut hasil penelitian yang diolah oleh LSI Denny JA dari data lembaga internasional terkemuka, seperti The Heritage Foundation, World Bank, dan Transparency International, Jokowi berhasil mendapatkan 'rapor biru' dalam indeks ini.

"Skor yang meningkat dari 58,5 pada tahun 2014 menjadi 63,5 pada tahun 2023, serta peningkatan peringkat dari 100 menjadi 53, menunjukkan rapor biru itu," tulis LSI Denny JA dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).

"Angka itu menyatakan kebijakan ekonomi Jokowi telah membuka lebih banyak peluang bagi sektor swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan."

Indeks Kebebasan Ekonomi adalah pengukuran yang mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan institusi suatu negara mendukung kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi.

Itu seperti kebebasan untuk memulai bisnis, berinvestasi, dan melindungi properti. Indeks ini sangat penting karena menunjukkan seberapa terbuka ekonomi suatu negara terhadap pasar bebas dan persaingan.

Itu faktor yang berperan besar dalam mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan.

Kebebasan ekonomi memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sosial. Negara dengan tingkat kebebasan ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, stabilitas harga yang lebih terjaga, dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah.

Ini juga berdampak positif terhadap iklim investasi, di mana negara dengan kebijakan yang lebih terbuka akan lebih menarik bagi investor asing.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan ini adalah serangkaian reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi.

"Jokowi berfokus pada penyederhanaan regulasi dan mempermudah perizinan usaha melalui berbagai program seperti Online Single Submission (OSS), yang memungkinkan pelaku bisnis mengurus perizinan secara daring. Langkah ini sangat meningkatkan efisiensi regulasi dan mempercepat proses investasi."

Selain itu, Jokowi juga mendorong investasi asing dengan membuka sektor-sektor strategis yang sebelumnya tertutup atau terbatas bagi investor asing, seperti sektor infrastruktur dan teknologi.

Kebijakan ini berhasil meningkatkan aliran modal asing ke Indonesia, memperkuat infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Meski ada peningkatan yang signifikan, terdapat beberapa kelemahan dalam kebijakan ekonomi Jokowi yang tercermin dalam Indeks Kebebasan Ekonomi.

Salah satunya adalah birokrasi yang masih lambat dan kompleks juga menjadi tantangan bagi pelaku bisnis, terutama di tingkat lokal.

Meskipun OSS telah membantu menyederhanakan proses perizinan, beberapa regulasi di tingkat daerah masih menjadi hambatan bagi investasi dan pertumbuhan usaha, yang pada akhirnya mempengaruhi skor kebebasan ekonomi.

Berdasarkan analisis Indeks Kebebasan Ekonomi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, dapat disimpulkan bahwa Jokowi berhasil meningkatkan kebebasan ekonomi di Indonesia.

"Meski demikian, masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal pengurangan ketergantungan pada pengeluaran publik dan penyederhanaan birokrasi di pusat dan tingkat daerah."

Jika reformasi ini dipertahankan dan diperdalam, Indonesia tidak hanya akan memperkuat pijakan ekonominya di kawasan, tetapi juga membuktikan diri sebagai negara yang mampu menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip kebebasan pasar global.

"Masa depan yang lebih stabil dan inklusif pun menjadi kemungkinan nyata, seiring kebijakan yang berakar pada keterbukaan dan efisiensi terus berkembang," demikian keterangan LSI Denny JA.