Dinilai Sulit Dijalankan, Pramono Anung Bakal Kaji Program Rumah DP Rp 0 Era Anies Baswedan

Liputan6.com, Jakarta Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menilai bahwa program Rumah DP Rp 0 yang sebelumnya dijalankan Anies Baswedan sulit untuk dijalankan. Program yang bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap rumah layak huni itu kerap mentok di masalah perbankan.

Pramono Anung menilai, tidak semua warga Jakarta bisa mendapatkan kredit perumahan yang difasilitasi pihak perbankan tersebut. Ia menyebut, sering kali pengajuan kredit kepemilikan Rumah DP Rp0 warga ditolak karena tidak lolos verifikasi bank.

"Kami mempelajari itu ya, tetapi memang tidak mudah, yang mudah adalah tetap harus ada perbankan yang masuk tetapi suku bunganya kecil sekali. Sebab, kalau suku bunga normal kasihan warga," ujarnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur dilansir Antara, Kamis (3/10/2024).

Untuk itu, Pramono Anung mengaku masih berpikir untuk melanjutkan program DP Rp0 yang pernah dijalankan Anies Baswedan selama menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Ia mengatakan, bersama Rano Karno serta tim pemenangan turut mengkaji program-program pemenuhan kebutuhan hunian warga yang sudah ada, baik oleh Anies maupun Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Mekanisme atau cara dengan DP Rp0 digagas mas Anies atau dengan cara rumah susun yang dilakukan pak Ahok, harus dikaji dan yang paling penting adalah bisa dimanfaatkan secara baik bagi warga yang kurang mampu," ujarnya.

Pramono Anung berencana membangunkan hunian di kantor atau bangunan pemerintahan selain di pasar.

"Terobosan bukan hanya pasar saja yang ditingkat menjadi hunian. Kalau kemudian suatu hari, kantor kecamatan, kelurahan dan fasilitas lainnya termasuk puskesmas yang paling penting tidak mengurangi fungsi dari kantor itu," kata Pramono di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (3/10/2024).

Selain hunian, Pramono juga berencana membangun ruang kreatif untuk kelompok muda dalam satu bangunan yang sama dengan hunian tersebut.

"Bisa dinaikkan di atas, misalnya lantai 1, 2 dan 3 kantor kecamatan, sementara 4, 5 menjadi tempat creative hub, supaya anak muda ada tempat untuk bekerja, berinovasi dan sebagainya dan (lantai) 6 ke atas menjadi hunian," jelasnya dikutip dari Antara.

Menurut Pramono Anung, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu melakukan inovasi dalam memenuhi kebutuhan hunian untuk warga Jakarta. Hal ini mengingat terbatasnya lahan kosong di Jakarta sehingga harga tanah menjadi semakin mahal.

Otomatis, harga yang mahal dapat membuat masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan hunian yang terjangkau berdasarkan kondisi ekonominya. Lalu, penambahan lantai bangunan pemerintah yang dijadikan sebagai hunian juga perlu dipertimbangkan.

(*)