Pakar Hukum Nilai Eksaminasi Jadi Upaya Pengaruhi Putusan PK Mardani Maming

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Agus Prihartono menyoroti langkah sejumlah ahli hukum yang melakukan eksaminasi atau pengujian putusan hakim terhadap perkara korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming.

Eksaminasi itu dituangkan para ahli hukum ke dalam sebuah buku terkait perkara Mardani Maming di tengah proses peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) di Mahkamah Agung (MA). Dia mengatakan, eksaminasi tidak boleh menjadi alat intimidasi bagi MA.

“Jangan sampai hakim-hakim di Mahkamah Agung terintimidasi, terprovokasi atau terpengaruh terhadap eksaminasi ini,” kata dia, Kamis (10/10/2024).

Agus menyayangkan, eksaminasi sejumlah ahli hukum terhadap perkara Mardani H Maming. Agus memandang, eksmanisasi ahli hukum terkait perkara terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming seperti menyalahkan putusan inkrah dari pengadilan tingkat pertama, banding hingga kasasi.

“Apalagi (eksaminasi) misalkan menjudgment istilahnya, lalu memvonis putusan yang sebelumnya salah dan lain sebagainya, itu sudah menyalahi norma hukum. Karena pendapat pakar hukum itu tidak boleh menyalahkan pendapat apalagi putusan yang inkrah dilakukan pengadilan sebelumnya,” ungkap Agus.

Agus tak menampik, eksaminasi yang dilakukan para ahli hukum terhadap perkara Mardani H Maming merupakan upaya eks Bendum PBNU tersebut untuk mendapatkan keringanan hukuman dari proses peninjauan kembali (PK) yang sedang berjalan.

“Eksaminasi ini bukan rangkaian dari suatu proses hukum bukan, tapi itu upaya pihak Mardani H Maming supaya mempengaruhi proses hukum yang sedang jalan PK ini,” pungkas dia.

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp110,6 miliar. Mardani dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mardani, yang sebelumnya Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, didakwa menerima hadiah atau gratifikasi dengan total tidak kurang dari Rp118 miliar saat menjabat Bupati Tanah Bumbu.

Gratifikasi tersebut terkait SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang persetujuan pengalihan IUP OP dari PT BKPL kepada PT PCN. Tak terima dengan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Mardan Maming mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin.

Majelis hakim PT Banjarmasin justru menambah hukuman penjara Mardani menjadi 12 tahun. Masih tak terima, Mardani H Maming mengajukan kasasi ke MA. Hakim Agung Suhadi didampingi Hakim Agung Agustinus Purnomo Hadi dan Hakim Agung Suharto, tegas menolak kasasi tersebut.

Selain itu, majelis hakim MA menghukum Mardani Maming harus membayar uang pengganti Rp110.604.371.752 (Rp110,6 miliar) subsider 4 tahun penjara.

Pada 6 Juni 2024, Mardani Maming kemudian mengajukan PK ke MA. PK itu bernomor 784/PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/2024.

Sumber: Titin Supriatin/Merdeka.com