Kemensos Alokasikan Anggaran Rp10 Triliun untuk Atasi Kemiskinan di Jawa Tengah

Liputan6.com, Semarang Kementerian sosial bakal mangalokasikan anggaran hampir Rp10 triliun untuk Jawa Tengah pada tahun 2025 mendatang. Anggaran tersebut ditujukan untuk berbagai program perlindungan sosial dan mengatasi kemiskinan di wilayah Jawa Tengah.

"Anggaran untuk Jateng sekitar Rp10 triliun yang akan menyasar untuk berbagai program di setiap daerah," kata Menteri Sosial, Saifullah Yusuf saat menghadiri acara 'Dialog dengan Pilar-Pilar Sosial' di Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP), Kota Semarang, Selasa, 29 Oktober 2024.

Anggaran dari Kemensos dialokasikan pada berbagai program perlindungan sosial untuk masyarakat pra-sejahtera di 35 kabupaten/kota di provinsi Jateng. Diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan yatim piatu, bantuan atensi sentra terpadu, dan sebagainya. 

Khusus program PKH di Jateng, pria yang akrab disapa Gus Ipul, mengatakan alokasinya kurang lebih Rp1 triliun yang menyasar sekitar 1,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Bantuan-bantuan sosial dari Kemensos jangan sampai disalahgunakan peruntukannya.  Bantuan ini jelas peruntukannya," katanya.

Kementerian Sosial secara rutin memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat pra-sejahtera melalui beberapa program. Diantaranya PKH, bantuan pangan non-tunai (BPNT), bantuan langsung tunai (BLT), bantuan yatim piatu, serta permakanan bagi lansia dan disabilitas.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno mengatakan bantuan sosial sebesar Rp10 triliun dari Kemensos akan digulirkan melalui berbagai program, seperti PKH, BLT, dan program perlindungan masyarakat pra-sejahtera lainnya. 

"Penerima PKH di Jateng sebanyak 1,6 juta PKM ini merupakan salah satu program kolaborasi dengan pusat untuk menangani masalah kemiskinan di Jateng," katanya.

Menurut Sumarno, beberapa daerah di Jateng yang perlu mendapat perhatian serius dalam penanganan kemiskinan antara lain Kabupaten Brebes, Wonosobo, Banjarnegara, Pemalang, Demak, Klaten, Blora, dan Rembang. 

"Ini menjadi PR kita bersama untuk mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat, termasuk pengangguran. Kita berupaya menurunkan angka pengangguran dengan menarik investor untuk berinvestasi di beberapa kawasan industri di Jateng," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Sumarno juga mengapresiasi program kerja 100 hari Kementerian Sosial Kabinet Merah Putih yang akan fokus melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).  

"Jika 100 hari ke depan benar-benar terealisasi, maka kita mempunyai data yang valid,” kata dia.

(*)