Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwarta mengulas penetapan tersangka terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM). Itulah top 3 news hari ini.
Dalam konstruksi perkara, Rohidin Mersyah diduga melakukan upaya pemerasan dan gratifikasi lantaran butuh dana untuk Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Bengkulu 2024.
Advertisement
Baca Juga
Alex menjelaskan, pada sekitar bulan September–Oktober 2024, tersangka Isnan Fajri (IF) selaku Sekda Pemprov Bengkulu mengumpulkan seluruh ketua OPD dan Kepala Biro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu, dengan arahan untuk mendukung program Rohidin Mersyah yang mencalonkan diri kembali sebagai kandidat Gubernur Bengkulu.
Advertisement
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno akan menggunakan hak suaranya di Pilkada 2024 di Jakarta.
Menurut dia, ini komitmen pasangan tersebut terhadap Jakarta, lantaran pasangan tersebut akan menjadi pemimpin di sana. Selain Pramono Anung-Rano Karno, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga akan menggunakan hak pilihnya di Jakarta, tepatnya di Kebagusan.
Hasto pun mengungkapkan, Megawati akan didampingi keluarga saat melakukan pencoblosan Pilkada 2024 ini.
Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait memperingati Hari Guru Nasional pada setiap tanggal 25 November, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti secara khusus kondisi guru madrasah.
Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, guru madrasah seakan-akan menjadi kelompok terpinggirkan dalam percaturan kebijakan guru.
Ubaid mencatat, soal kesejahteraan, guru madrasah dikatakan menempati kasta paling bawah dibandingkan dengan guru-guru di sekolah. Padahal status keduanya adalah guru yang sejatinya punya hak dan kewajiban sama.
Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Senin 25 November 2024:
1. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Tersangka Korupsi, KPK: Butuh Dana untuk Pilkada
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwarta mengulas penetapan tersangka terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM).
Dalam konstruksi perkara, dia melakukan upaya pemerasan dan gratifikasi lantaran butuh dana untuk Pilkada Bengkulu 2024.
“Diduga bahwa pada Juli 2024, saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada Serentak bulan November 2024,” tutur Alex di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu 24 November 2024.
Menurutnya, pada sekitar bulan September–Oktober 2024, tersangka Isnan Fajri (IF) selaku Sekda Pemprov Bengkulu mengumpulkan seluruh ketua OPD dan Kepala Biro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu, dengan arahan untuk mendukung program Rohidin Mersyah yang mencalonkan diri kembali sebagai kandidat Gubernur Bengkulu.
Advertisement
2. Sekjen PDIP Sebut Pramono Anung-Rano Karno Akan Mencoblos Pilkada di Jakarta
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno akan menggunakan hak suaranya di Pilkada 2024 di Jakarta.
Menurut dia, ini komitmen pasangan tersebut terhadap Jakarta, lantaran pasangan tersebut akan menjadi pemimpin di sana.
Selain Pramono Anung dan Rano Karno, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga akan menggunakan hak pilihnya di Jakarta, tepatnya di Kebagusan.
"Kalau dari PDIP, itu ditujukkan kami itu punya kesetiaan pada rakyat. Jadi Ibu Mega juga sangat setia dengan warga Jakarta mencoblos di Jakarta, Mas Pram di Jakarta, Rano Karno di Jakarta," kata Hasto di Jakarta, Minggu 24 November 2024.
Dia pun mengungkapkan, Megawati akan didampingi keluarga saat melakukan pencoblosan Pilkada 2024 ini.
3. Hari Guru Nasional, Pemerintah Diminta Beri Perhatian Lebih ke Pengajar di Madrasah
Memperingati Hari Guru Nasional pada setiap tanggal 25 November, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti secara khusus kondisi guru madrasah.
Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, guru madrasah seakan-akan menjadi kelompok terpinggirkan dalam percaturan kebijakan guru.
"Bisa dibilang, keberadaanya tidak begitu mendapat perhatian pemerintah. Mereka ini diperlakukan seperti anak tiri dalam sistem tata kelola guru di Indonesia," kata Ubaid dalam siaran pers diterima, Senin 25 November 2024.
Dia mencatat, soal kesejahteraan, guru madrasah dikatakan menempati kasta paling bawah dibandingkan dengan guru-guru di sekolah.
Padahal status keduanya adalah guru yang sejatinya punya hak dan kewajiban sama.
Advertisement