Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan menggunakan mobil dinas saat memimpin Jawa Barat. Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi saat mengikuti kegiatan tasyakuran kemenangan di wilayah Tapos, Depok, Sabtu malam (11/1/2025).

Dedi Mulyadi mengatakan tidak akan meminta mobil dinas baru untuk mendukung aktivitasnya sebagai gubernur Jawa Barat. Bahkan sejumlah wali kota dan bupati di wilayah Jawa Barat akan mengikuti langkah yang sama pada penggunaan mobil dinas saat memimpin nanti.

"Iya, saya enggak minta dan Wali Kota Depok kayaknya juga sudah enggak akan minta," ujar Dedi kepada Liputan6.com, Sabtu malam.

Dedi menjelaskan, walikota dan Bupati yang memiliki kesamaan visi tidak akan menggunakan mobil dinas baru. Dedi menolak penggunaan mobil dinas baru dan anggaran pembelian mobil dinas akan dialokasikan untuk kegiatan yang lebih mementingkan masyarakat.

"Ya (menolak mobil dinas baru). Apa yang menjadi dasar? Mendasarkan infrastruktur, baik infrastruktur jalan, irigasi, termasuk infrastruktur kebersihan," jelas Dedi.

Dedi menceritakan terdapat ibu rumah tangga yang suaminya sebagai honorer kebersihan dan mendapatkan upah yang masih minim. Apalagi, keluarga tersebut memiliki utang yang harus dicicil dan berutang dengan lainnya, karena harus menutupi utang di tengah kebutuhan hidup.

"Itu bisa jadi kemiskinan baru kalau enggak diselesaikan," ucap Dedi.

Dedi telah mengumpulkan tim akselerasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya sudah terbentuk. Pada pertemuan tersebut, Dedi mengaku sudah memiliki kisi-kisi untuk digunakan pembangunan di wilayah Jawa Barat.

"Insyaallah lah kalau barang Rp1 triliun kita sudah bisa sisihkan untuk pembangunan di Jawa Barat ya, existing ya," terang Dedi.

Setelah resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi akan meningkatkan anggaran untuk pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu). Rencananya pembangunan rutilahu akan dianggarkan sebesar Rp50 juta per unit.

"Standarnya Rp50 juta, jadi saya tuh biasa bangun rumah rakyat miskin ya," kata Dedi.

Dedi mengungkapkan, anggaran rutilahu mencapai Rp50 juta dapat membangun sebuah rumah yang memiliki dapur dan kamar mandi. Namun apabila anggaran sebesar Rp40 juta, maka pembangunannya tidak menggunakan kamar mandi atau mandi cuci kakus (MCK).

"Jadi kalau Rp50 juta punya dapur dan MCK," kata Dedi Mulyadi.

Dedi menilai, pembangunan rutilahu selain menggunakan anggaran daerah, juga dapat dilakukan dengan kerja bakti. Dedi mencontohkan apabila di sebuah desa maupun kelurahan memiliki partisipasi membantu pembangunan rutilahu, hal itu dinilai dapat membantu.

"Ada stimulus di lingkungannya kan enggak ada soal, infak dan sodakohnya nanti diarahin untuk membangun rutilahu, enggak ada problem ya," pungkas Dedi.