Gebrakan Dedi Mulyadi, Bagi-Bagi Kendaraan Dinas hingga Sulap Mercy Gubernur jadi Mobil Rumah Sakit

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini melakukan inspeksi langsung terhadap kendaraan operasional yang digunakan oleh para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi. Inspeksi ini dilakukan tak lama setelah pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam kegiatan ini, Dedi Mulyadi memeriksa satu per satu kendaraan, menanyakan tahun pembuatan, dan jenis bahan bakar yang digunakan untuk memastikan kendaraan tersebut beroperasi dengan efisien.

"Ini mobil-mobil dinas Gubernur. Berapa coba dihitung," kata Dedi Mulyadi dikutip dari video yang diunggah di akun Instagram @dedimulyadi71.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik, Dedi Mulyadi memutuskan untuk menyerahkan beberapa sepeda motor yang terparkir di kantor kepada Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Sepeda motor ini akan digunakan untuk patroli, mendukung tugas pengawasan dan keamanan di wilayah Jawa Barat.

Selain itu, Dedi juga mengambil langkah inovatif dengan mengalokasikan mobil dinas elf merek Mercy untuk dijadikan rumah sakit keliling. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

"Kapasitas 10 penumpang. Ini berubah jadi mobil rumah sakit. Yang ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil, kalau perlu bisa mendeteksi jantung di sini, pemeriksaan darah. Jadi gubernur punya mobil rumah sakit, tapi bukan buat saya," tutur dia.

Gubernur Dedi Mulyadi juga menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menghitung alokasi anggaran dari mobil tersebut agar dapat dimanfaatkan sebagai mobil rumah sakit bagi warga. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Jawa Barat.

Dengan langkah-langkah ini, Dedi Mulyadi menunjukkan komitmennya untuk memaksimalkan penggunaan aset pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan akan menunjuk Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai tenaga ahli. Susi Pudjiastuti nantinya memberikan masukan dalam pengelolaan wilayah laut di provinsi Jawa Barat.

Susi Pudjiastuti pun menerima ajakan Dedi Mulyadi, dengan syarat tidak memberikan honorarium kepadanya.

"Diterima, tapi bu Susi minta tak ada honor. Larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar penasehat, itu kan kalau menimbulkan biaya dalam pendapat saya," kata Dedi dalam konferensi pers di Istana Jakarta, ditulis, Minggu (23/2/2025).

Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa keputusan ini sejalan dengan kebijakan Pemprov Jawa Barat yang bertujuan untuk mengangkat tenaga ahli dan penasihat dengan prinsip sukarela tanpa memberikan beban finansial kepada anggaran daerah.

Susi Pudjiastuti akan berfokus pada memberikan arahan strategis terkait pengelolaan wilayah laut, pembangunan dermaga, serta penataan kawasan pesisir di Jawa Barat.

"Dia akan memberikan arahan-arahan soal pembangunan dermaga, penataan wilayah laut, kemudian konsepsi tentang pembangunan lintas daerah dengan sistem transportasi udara," katanya.

Gubernur Jawa Barat ini berharap, dengan pengalaman yang dimiliki Susi dalam bidang kelautan dan kelestarian laut, ia dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga kelestarian laut Jawa Barat dan mencegah praktik pemagaran wilayah laut yang merugikan.

Rencananya, kata Dedi, Surat Keputusan (SK) pengangkatan Susi Pudjiastuti menjadi stafsus Gubernur Jawa Barat akan diteken selepas kegiatan retreat kepala daerah.

“Arahannya ya Bu Susi tetap memiliki spirit yang kuat untuk membantu Pemprov Jawa Barat agar laut-lautnya terjaga dan tidak boleh lagi laut dipagari,” ungkapnya.