Transjakarta Rute Blok M-Kota Tak Jadi Dihapus, Dishub: Kami Akan Lakukan Kajian

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memastikan tidak menghapus layanan Transjakarta koridor 1 Blok M-Kota dalam waktu dekat.

oleh Winda Nelfira diperbarui 15 Jan 2025, 14:49 WIB
Diterbitkan 15 Jan 2025, 14:49 WIB
20161230-Malam-Tahun-Baru-Jakarta-Transjakarta-YR
Bus Transjakarta menaikan penumpang di halte Tosari, Jakarta, Jumat (30/12). Koridor 1 (Blok M-Kota) dan Koridor 5 (Kampung Melayu-Ancol) akan menjadi fokus pelayanan pada malam tahun baru. (Liputan6.com/Yoppy Renato)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memastikan tidak menghapus layanan Transjakarta koridor 1 Blok M-Kota dalam waktu dekat. Pemprov Jakarta bakal melakukan kajian komprehensif terkait layanan angkutan massal terlebih dahulu.

"Terkait isu penutupan koridor 1 kami sampaikan bahwa tidak ada penutupan koridor 1. Jadi, kita akan melakukan kajian komprehensif paralel," kata Syafrin di Halte CSW, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

Syafrin menjelaskan, kajian dilakukan lantaran adanya pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) baik fase 2A yang segmen satunya menghubungkan Bundaran HI-Harmoni dan segmen dua yang menghubungkan Harmoni-Kota.

"Sekarang kan MRT akan dilanjutkan, 2027 akhir diharapkan operasional sampai dengan Monas. 2029 akhir kita harapkan sudah operasional sampai dengan Kota. LRT juga, dari Manggarai kita harapkan di 2026 nanti sudah operasional sampai Manggarai dan dilanjutkan," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya kajian terkait koridor dan rute Transjakarta yang ada saat ini juga akan disesuaikan dengan adanya pembangunan MRT Timur-Barat. Kajian, kata Syafrin dilakukan agar transportasi umum di Jakarta tertata dan terintegrasi dengan baik.

"Jakarta merubah posisi dan menjadikan angkutan umum massal berbasis rel menjadi backbone untuk seluruh layanan angkutan umum massal di Jakarta," ucap Syafrin.

Menurut Syafrin, hasil kajian layanan Transjakarta telah memiliki sejumlah hasil kajian sejak 2004, baik yang dikeluarkan dari Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Project (Jutpi) hingga Study on Integrated Transportation Master Plan (Sitramp).

"Tentu untuk mempertajam kajian ini, kami akan melaksanakan kembali kajian yang komprehensif terkait dengan evaluasi seluruh layanan rute angkutan umum di Jakarta pada 2024-2025. Dan kami harapkan secara keseluruhan, ini bisa memberikan rekomendasi yang komprehensif," kata dia.

Koridor 1 Transjakarta Rute Blok M-Kota Terancam Dihapus, Ini Penyebabnya

Sejumlah Halte Diperbaiki, Transjakarta Tetap Beroperasi Normal
Penumpang turun dari bus Transjakarta tujuan Kota-Blok M di Halte Pullman, Jakarta,Sabtu (10/10/2020). Moda transportasi umum Transjakarta tetap beroperasi normal, tapi untuk menurunkan penumpang tidak di lajur Bus Transjakarta karena Halte Utama Transjakarta di rusak. (merdeka.com/Imam Buhori)... Selengkapnya

Diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta bakal menghapus koridor Transjakarta yang berhimpitan 100 persen dengan jalur Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.

Kepala Dishub Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, hal ini dimaksudkan agar tidak ada tumpang tindih antarmoda transportasi umum di Jakarta. Salah satu koridor yang bakal dihapus ialah koridor 1 Transjakarta rute Blok M-Kota.

"Jadi yang berhimpitan 100 persen (yang dihapus), yang berhimpitan itu Koridor 1 dari Blok M-Kota," kata Syafrin dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/12/2024).

Sedangkan, koriodor lain dengan rute dari dan menuju Blok M-Kota tidak akan dihapus. Semisal, Transjakarta koridor 2 rute Pulogadung-Harmoni, Cillitan-Blok M, atau Kampung Rambutan-Blok M.

"Itu tidak akan direstruktur, dia tetap akan keluar Semanggi masuk ke koridor Transjakarta sampai dengan di Blok M, atau dari Kampung Rambutan-Kota, dia tetap ada melayani karena dia tidak berhimpitan 100 persen," jelas Syafrin.

Syafrin menjelaskan, Jakarta memiliki rencana induk transportasi, sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta diharuskan melakukan efisiensi terhadap pengelolaan dana Public Service Obligation (PSO) atau dana subsidi untuk moda transportasi.

Syafrin menuturkan, berdasarkan hasil kajian terhadap layanan angkutan umum masal yang sifatnya paralel 100 persen, Pemprov Jakarta harus mengucurkan subsidi secara double untuk moda transportasi yang rute atau jalurnya berhimpitan. Contohnya, koridor 1 Transjakarta yang berhimpitan dengan jalur MRT.

 

Infografis Siap-Siap Jakarta Ganti Nama Jadi DKJ Usai IKN Resmi Pindah. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Siap-Siap Jakarta Ganti Nama Jadi DKJ Usai IKN Resmi Pindah. (Liputan6.com/Abdillah)... Selengkapnya
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya