DPR Tak Diberitahu Bahlil Terkait Larangan Pengecer Jual Gas LPG 3 Kg

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengaku pihaknya tidak diberi informasi dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia perihal pengecer dilarang menjual gas LPG 3 Kg.

"Harus kita katakan jujur sejujur-jujurnya ini semuanya ada kami. Kami tidak diinformasikan tentang kebijakan itu tentang akan menghapus pengecer tanpa ada formula yang untuk mengganti atau apa," kata Sugeng, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Oleh karena itu, Sugeng menyatakan Komisi XII DPR RI selaku Mitra Kerja ESDM mengkritik keras kebijakan Kementerian ESDM tersebht. 

"Tetapi jelas kritik kami keras bahwa kalau meluncurkan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus melalui mitigasi yang cermat harus melalui pendekatan-pendekatan sosialisasi yang tuntas," ujarnya.

Sementara itu terkait evaluasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buntut dari polemik kebijakan gas 3 kg, Komisi XII DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Mengevaluasi ESDM adalah itu adalah prerogatif pak presiden sekali lagi, Menteri adalah pembantu Presiden," pungkas Sugeng.

Kunjungan kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke dua pangkalan LPG 3 kg di Kota Tangerang, Banten pada Selasa (4/2/2025), turut diwarnai aksi protes dari warga. 

Sembari menenteng tabung gas LPG 3 kg kosong, seorang pria paruh baya bernama Effendi datang mendekati Bahlil dan rombongan, saat berada di Pangkalan Budi Setiawan, Kota Tangerang, Banten. 

Meskipun sempat dihadang petugas keamanan, Effendi mengamuk di depan Bahlil lantaran kesulitan mencari tabung gas LPG 3 kg selama dua pekan. Ia juga protes akibat harga jualnya yang melonjak di atas harga eceran tertinggi (HET).

"Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh dapur kami harus ngebul. Kami jualan harus jalan, dan jangan dimiskinkan kami," seru Effendi tepat di hadapan Bahlil. 

Mendengar keluhan tersebut, Bahlil menceritakan harga LPG 3 kg sempat melonjak hingga Rp 25-30 ribu per tabung, gara-gara oknum yang mengedarkan tabung gas oplosan.

"Jadi bapak dengar. Saya juga sebagai rakyat bapak. Niat saya itu baik, karena subsidi kita itu Rp 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga Rp 19.000 atau Rp 20.000," kata Bahlil.

"Karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran," dia menegaskan.

Bahlil juga sudah mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, untuk menaikkan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan. Ia berjanji penyaluran tabung gas melon bakal lebih terkontrol, sehingga tidak terjadi lagi kekosongan atau kelangkaan stok. 

"Karena itu kita lakukan penataan. Mulai hari ini, bapak berjualan enggak apa-apa. Karena dari pengecer sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan. Supaya bisa negara kontrol, agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi," bebernya. 

Tak puas dengan jawaban itu, Effendi meminta tanggung jawab pemerintah guna menindaki oknum pemain LPG 3 kg. Dia menuturkan, pemerintah seharusnya punya kuasa penuh untuk membela kepentingan rakyat.

"Saya pakai akal sehat, kalau memang ada yang nakal menimbun atau mengurangi si gas, bapak punya senjata. Bapak punya alat untuk bertindak. Bukan rakyat yang dikorbankan," ucap dia. 

Effendi juga turut mempertanyakan syarat bagi pengecer yang mau naik kelas jadi sub pangkalan. Spontan, Bahlil menjawabnya dengan singkat. "Enggak ada persyaratan," ungkapnya. 

Mengakhiri percakapan, Bahlil meminta Effendi lanjut antre mendapat LPG 3 kg. Ia kembali menjamin stok LPG 3 kg di tengah masyarakat ke depan tak akan lagi kosong.

"Bapak, bapak saya pikir yang penting ambil dulu, bapak antre, yang penting penjelasan negara, tujuan negara begitu ya bapak. Kita pingin bapak dapat harga yang baik, kita layani. Tidak lagi langka," ujar Bahlil. 

Pada pangkalan terpisah di Tangerang, Bahlil berulang kali meminta maaf atas antrean panjang dalam membeli LPG 3 kg. Itu dilakukannya sambil berkeliling mendatangi para calon pembeli. 

Usai kegiatan tersebut, Bahlil mengutarakan maksud permintaan maaf tersebut. Lantaran, ia mengaku kinerja pemerintah dalam menyalurkan tabung gas melon bersubsidi ini belum maksimal. 

"Iya, saya minta maaf karena mereka antre. Pemerintah harus objektif. Kalau kami kurang bekerja maksimal untuk memastikan rakyat kita baik, ya saya harus minta maaf," kata Bahlil.