Sekjen HIPMI Bongkar Latar Belakang Bahlil Sebagai Pengusaha Sukses: Sejak Dulu Sudah Naik Jet Pribadi

Liputan6.com, Jakarta Video yang menampilkan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia bersama keluarga menggunakan pesawat jet pribadi mendadak viral di media sosial beberapa waktu belakangan ini. Hal ini pun menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPI), Anggawira, ikut angkat bicara.

Video tersebut menarasikan Bahlil dan keluarga mendarat di Bandara Adi Soemarmo, Solo. Anggawira pun ikut mmeperhatikan soal spekulasi video yang banyak beredar di media sosial itu bahwa jet pribadi yang digunakan untuk kepentingan pribadi menggunakan uang negara.

Jadi rekan lama sekaligus mantan Ketua Bidang Organisasi HIMPI saat Bahlil menjabat sebagai Keua Umum HIPMI periode 2015-2019, Anggawira mengungkapkan bahwa pemakaian jet pribadi yang dilakukan oleh Bahlil bukan hal luar biasa. Apalagi di tengah mobilitas tinggi dan kebutuhan akan fleksibilitas waktu.

"Kalau dibilang sering juga enggak, cuman kalau ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang sifatnya urgent, kita harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat, ya itu opsi. Dulu pas di HIPMI juga kita beberapa kali pakai private jet untuk efisiensi waktu," ujar Anggawira saat dihubungi, Jumat, 11 April 2025.

Sejauh yang diketahuinya, Anggawira menekankan bahwa pemakaian jet pribadi yang dilakukan Bahlil bukan dibiayai negara karena untuk kepentingan pribadi, yaitu silaturahmi ke kampung halaman Bahlil di Fakfak, Papua Barat, dan kampung halaman sang istri, Sri Bahlil di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

"Itu dana pribadi. Nggak ada kaitannya dengan APBN. Apalagi saat ini momen libur Lebaran, dan beliau pulang kampung ke Papua, juga ke Maluku menghadiri pernikahan tenaga ahlinya. Lalu ke Sragen. Kan semua rute itu nggak ada pesawat komersil yang direct, jadi menggunakan private jet,” terang Angga.

Anggawira juga menceritakan bahwa dalam setiap perjalanan bisnis yang dilakukan Bahlil sebagai pejabat negara, lebih sering menggunakan pesawat komersial. Ia langsung menyayangkan tentang pemberitaan di media yang menggiring opini negatif tanpa melakukan klarifikasi langsung kepada Bahlil.

"Sebaiknya media klarifikasi dulu. Jangan langsung beritakan tanpa cover both side. Ini kan konteksnya Lebaran, orang silaturahmi. Mau pakai transportasi apa kan opsional, tergantung kemampuan dan kebutuhan," ucapnya.

Sebagai tokoh politik dan pejabat publik, Anggawira sangat menyadari bahwa Bahlil tak bisa lepas dari sorotan masyarakat luas.

"Namanya tokoh publik ya harus siap dengan segala konsekuensinya. Nggak semua orang suka, pasti ada yang cari-cari kesalahan. Tapi saya rasa yang dilakukan Pak Bahlil itu masih dalam batas wajar," tutupnya.

Sebagai informasi, Bahlil dan keluan keluarga melakukan silaturahmi ke kampung halamannya di Fakfak, Papua Barat, dan kampung halaman sang istri, Sri Bahlil di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada momen libur Lebaran lalu.

Saat silaturahmi ke Sragen Bahlil dan keluarga bertemu keluarga besar istri dan saling melepas rindu. Dalam kunjungan itu terlihat mereka juga melakukan ziarah kubur ke sejumlah makam keluarga di Sragen.

Jauh sebelum menjadi pejabat negara, Bahlil sudah dikenal sebagai pengusaha sukses dari tanah Papua. Ia memiliki sederet usaha dalam berbagai sektor, seperti perkebunan, properti, transportasi, pertambangan, hingga konstruksi yang kemudian mengantarkannya menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019.

Sukses di dunia bisnis, Bahlil pun dipercaya menjadi menteri ekonomi pada era kepemimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2019-2024. Adapun sejak awal Bahlil menjabat kekayaan yang dimilikinya sangat fantastis mencapai Rp 295.149.680.731 (Rp 295 miliar) berdasarkan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Bahlil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019.