Liputan6.com, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Trisakti, Ali Rido menyampaikan, azas Dominus Litis yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) memiliki potensi penyalahgunaan yang cukup tinggi.
Hal itu disampaikan dalam wacana azas Dominus Litis atau pengendali perkara KUHAP untuk penegakan hukum di Indonesia dengan alasan restorasi justice.
Baca Juga
"Menurut saya, sekalipun memiliki tujuan untuk menghindari kriminalisasi berlebihan (over-criminalization), namun berpotensi disalahgunakan karena memberi kekuasaan besar kepada Jaksa dalam menentukan kelanjutan perkara," kata dia, Senin 10 Februari 2025.
Advertisement
"Oleh karena itu, implementasinya harus konsisten dengan mempertimbangkan azas kepentingan umum," lanjutnya.
Ia menyarankan, sebelum diimplementasinya azas Dominus Litis, perlu dibangun konsolidasi antar lembaga negara guna adanya pengawasan ekstra dari lembaga eksternal, seperti Komisi Yudisial dan Ombudsman guna menghindari abuse of power.
"Kemudian, transparansi penting diutamakan agar tercipta akuntabilitas publik dalam keputusan yang diambil oleh Jaksa," jelas dia.
Â
Reformasi
Ia merekomendasikan, harus ada reformasi dalam mekanisme pengawasan internal di Kejaksaan agar keputusan Jaksa lebih objektif dan bebas dari intervensi politik.
"Kedua, perlu diatur batasan yang jelas mengenai peran Jaksa agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam menentukan perkara. Ketiga, implementasi checks and balances," jelas dia.
Artinya, kata dia, peran Polri dan KPK dalam penyidikan tidak boleh sepenuhnya dikendalikan oleh Jaksa.
"Hal ini penting, sebagai mitigasi agar tidak terjadi monopoli kewenangan tersebut," tutup dia.
Â
Advertisement
