Ramadan 2025: Muhammadiyah vs Pemerintah, Akankah Puasa dan Lebaran Serentak?

Liputan6.com, Jakarta - Umat Islam di Indonesia kembali bersiap menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1446 H. Tahun ini, perhitungan awal Ramadan 2025 menjadi sorotan karena perbedaan metode antara Muhammadiyah dan pemerintah.

Muhammadiyah, melalui Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), telah menetapkan 1 Ramadhan jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Sementara itu, pemerintah akan menentukannya melalui sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Menariknya, kalender Hijriah Kemenag juga menunjukkan kemungkinan awal Ramadan pada tanggal yang sama, membuka peluang terjadinya keserentakan.

Perbedaan metode perhitungan inilah yang menjadi kunci perbedaan penetapan. Muhammadiyah konsisten menggunakan metode hisab wujudul hilal, sedangkan pemerintah menggunakan kombinasi hisab dan rukyat.

Sidang isbat yang dilakukan pemerintah melibatkan para ahli falak dan pertimbangan dari berbagai pihak untuk menentukan awal Ramadan secara resmi. Hasil sidang isbat ini akan diumumkan dan menjadi pedoman bagi sebagian besar umat Islam di Indonesia.

Meskipun terdapat potensi keserentakan, perbedaan tetap mungkin terjadi, terutama untuk penetapan Idul Fitri. Muhammadiyah memprediksi Idul Fitri jatuh pada Minggu, 30 Maret 2025 berdasarkan KHGT. Namun, kalender Hijriah Kemenag menunjukkan tanggal tersebut masih dalam masa puasa, sehingga Idul Fitri kemungkinan besar akan dirayakan pada Senin, 31 Maret 2025. Ini menunjukkan betapa pentingnya memahami perbedaan metode perhitungan dan implikasinya bagi umat Islam.

Perbedaan utama terletak pada metode yang digunakan. Muhammadiyah menggunakan metode hisab, yaitu perhitungan astronomis untuk menentukan posisi hilal. Metode ini lebih akurat dan dapat memprediksi awal bulan Ramadan jauh sebelum waktunya. Sementara itu, pemerintah menggunakan kombinasi hisab dan rukyat, yaitu pengamatan hilal secara langsung. Rukyat bergantung pada kondisi cuaca dan kemampuan pengamat, sehingga hasilnya bisa bervariasi.

Penggunaan hisab oleh Muhammadiyah memungkinkan penetapan tanggal awal Ramadan lebih dini. Hal ini memberikan kepastian bagi umat Islam yang mengikuti penetapan Muhammadiyah untuk mempersiapkan diri secara matang. Di sisi lain, kombinasi hisab dan rukyat yang digunakan pemerintah bertujuan untuk mengakomodasi berbagai pandangan dan memastikan keakuratan penetapan berdasarkan pengamatan langsung.

Meskipun berbeda metode, kedua pendekatan memiliki tujuan yang sama, yaitu menentukan awal bulan Ramadan dengan akurat dan sesuai dengan syariat Islam. Perbedaan ini lebih kepada pendekatan teknis dan interpretasi dalam menentukan awal bulan berdasarkan kriteria yang telah disepakati.

Perbedaan penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri berpotensi menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan ibadah puasa dan perayaan Idul Fitri di kalangan umat Islam Indonesia. Beberapa umat Islam akan mengikuti penetapan Muhammadiyah, sementara yang lain akan mengikuti penetapan pemerintah. Hal ini penting untuk dipahami agar tercipta toleransi dan saling menghormati di antara sesama umat Islam.

Potensi keserentakan tahun ini tentu menjadi kabar baik, karena dapat memperkuat persatuan dan kesatuan umat. Namun, kesiapan mental untuk menghadapi potensi perbedaan tetap penting. Saling menghargai perbedaan pendapat dan metode perhitungan merupakan kunci untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah keberagaman.

Penting bagi umat Islam untuk memahami latar belakang perbedaan metode dan tidak terjebak dalam perdebatan yang memecah belah. Fokus utama tetaplah pada pelaksanaan ibadah puasa dan perayaan Idul Fitri dengan penuh keimanan dan ketaqwaan.

Baik Muhammadiyah maupun pemerintah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menentukan awal Ramadhan dan Idul Fitri yang tepat berdasarkan syariat Islam. Perbedaan metode hanyalah perbedaan pendekatan, bukan perbedaan tujuan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk saling menghormati dan memahami perbedaan tersebut.