Respons Pemkot Depok Usai KLH Surati TPA Cipayung Overload untuk Ditutup

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyurati Pemerintah Kota Depok terkait TPA Cipayung yang telah overload. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok akan menyiapkan langkah strategis apabila TPA Cipayung dilakukan penutupan.

Kepala DLHK Kota Depok, Abdul Rahman mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari KLH beberapa bulan lalu, dan ditujukan kepada semua daerah tingkat 2 kabupaten dan kota, salah satunya Depok. Pada surat tersebut berisikan tidak ada lagi TPA yang mengoperasionalkan dengan sistem open dumping.

“KLH memberikan waktu hingga 2029, jadi kita harus berkejar-kejaran, kita harus mempunyai instalasi pengolahan sampah,” ujar pria yang kerap disapa Abra kepada Liputan6.com, Selasa (25/2/2025).

Abra menjelaskan, pada rencana induk pengolahan sampah Kota Depok, sudah ada sejumlah langkah strategis untuk permasalahan sampah. Diketahui sampah Kota Depok mencapai 1.265 ton per hari dan untuk pengiriman ke TPA Cipayung mencapai 1.000 ton.

“Yang masuk ke TPA itu 1.000 ton sampah ini kita selesaikan dengan pembangunan RDF sampai 300 ton ya,” jelas Abra.

Selain itu, lanjut Abra, Pemerintah Kota Depok menjalin kerjasama dengan TPPAS Lulut Nambo untuk pengelolaan mencapai 500 ton per hari. Pemerintah Kota Depok akan mensiasati 200 ton sampah dengan mengoptimalkan penanganan sampah di lingkungan masyarakat.

“200 ton tadi kita optimalkan dari penanganan dan pengurangan, kita giatkan lagi edukasi masyarakat melakukan pemilahan dan pengolahan, sekaligus lewat bank sampah dan maggot,” ucap Abra.

Pemerintah Kota Depok akan merevitalisasi UPS Composting yang mampu mengelola sampah perhari mencapai 1 ton. Diketahui TPA Cipayung sudah tidak mampu menampung beban sampah Kota Depok.

“Kapasitas (TPA Cipayung) itu harusnya kan tidak sampai menggunung seperti itu, ya karena kita juga tidak bisa menyetop timbunan sama setiap hari,” terang Abra.

Abra mengungkapkan, Pemerintah Kota Depok saat ini hanya melakukan pengelolaan dan penataan di TPA Cipayung dengan sistem penumpukan. Pemerintah Kota Depok berharap adanya kerja sama mengelola sampah dengan berkolaborasi seluruh stakeholder.

“Ini menjadi salah satu kunci pengurangan sampah,” ungkap Abra.

Abra menggambarkan apabila satu orang timbulan sampah per hari 0,59 kilogram, dapat melakukan pengurangan sampah. Adapun caranya dengan pengurangan maupun penghematan menggunakan plastik. Selain itu, dilakukan pemilahan sampah dan pengolahan sampah rumah tangga.

“Pengolahan sampah di rumah tangga dengan biopori komposting itu dapat mengurangi sampah,” kata Abra.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut 343 TPA masih terus dikelola secara open dumping meski Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sudah melarangnya, bahkan dinyatakan sebagai tindak pidana.

"Kita telah melakukan pengawasan lingkungan lebih dari dua bulan lamanya terkait dengan seluruh pengelolaan sampah open dumping di seluruh Indonesia. Saat ini sedang melakukan finalisasi sanksi paksaan pemerintah. Jadi, menteri berkewajiban menghadirkan, memberikan sanksi paksaan pemerintah terkait dengan dengan pengelolaan sampah open dumping,” kata MenLH seusai meninjau Pasar Atas Baru Cimahi, Sabtu, 22 Februari 2025.

Ia kembali mengingatkan para kepala daerah, termasuk bupati, wali kota, dan gubernur, agar bertanggung jawab mengelola sampah di daerahnya masing-masing. Waktu 20 tahun sejak tragedi TPA Leuwigajah terjadi dinilainya sudah cukup untuk mengabaikan dan melalaikan pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab, baik sanitary control maupun sanitary landfill.

“Dalam minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini, kita akan segera menerbitkan paksaan pemerintah kepada 343 unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan memberikan arahan kepada para bupati, wali kota, serta gubernur untuk segera menyelesaikan pengolahan sampahnya secara bertahap mulai sekarang,” kata Hanif.

Satu demi satu TPA open dumping ditutup pemerintah. TPA Basirih di Banjarmasin dan TPA Burangkeng di Bekasi dijadikan contoh bahwa tempat pemrosesan akhir yang sudah kelebihan beban wajib ditutup. Langkah nekat harus diambil meski konsekuensinya Banjarmasin kini pusing dengan tumpukan sampah di mana-mana.

“Hari ini Banjarmasin sedang struggle, berjuang untuk menyelesaikan sampah yang timbul di mana-mana. Dan untuk mengelola lebih jauh akan dilakukan koordinasi dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur telah memberikan akses kepada TPS regional untuk pengelolaannya,” ujarnya.