Kepala BSKDN Dorong Kerja Sama Jabar dan Banten, Bahas Strategi Efektivitas Pembangunan

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mendorong sinergisitas yang lebih erat antara Provinsi Jawa Barat dan Banten dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan di kedua daerah.

Hal ini disampaikan dalam diskusi strategis yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, serta sejumlah kepala daerah kabupaten/kota dari kedua provinsi tersebut di Magelang, Senin, 24 Februari 2025.

Lebih lanjut Yusharto menerangkan, diskusi tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar daerah dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan.

"Melalui diskusi ini diharapkan akan membentuk kolaborasi yang saling mendukung antara satu daerah dengan daerah lain yang saling berkaitan. Diharapkan diskusi ini juga akan dilanjutkan oleh masing-masing gubernur di wilayah masing-masing secara periodik untuk saling berkoordinasi," ungkap Yusharto.

Sementara itu, dalam diskusi tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur kesehatan dan layanan dasar, pengelolaan ruang terbuka hijau, serta pengaturan kepemilikan rumah di perkotaan guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ia juga menyoroti terkait pentingnya kebijakan insentif bagi daerah penghasil tambang dan kawasan hutan agar tetap menjaga kelestarian lingkungannya.

"Perlu kebijakan terkait pengaturan kepemilikan rumah, agar orang kota tidak sembarangan beli tanah rumah, bangun rumah tapi tidak pernah ditempati, sehingga dapat mendorong perekonomian penduduk asli dengan peningkatan sewa rumah," ungkap Dedi.

Di lain pihak, Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya pemerataan fiskal antar kabupaten/kota di wilayahnya. Dengan adanya kesenjangan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan antara daerah seperti Tangerang Selatan dan Pandeglang, diperlukan kebijakan intervensi yang lebih tepat sasaran, terutama terkait peningkatan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta program perbaikan rumah tidak layak huni.

"8 kabupaten kota di lingkup provinsi Banten memiliki kekuatan fiskal atau pendapatan berbeda-beda. Selama ini mengandalkan DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat. Potret disparitas ada di Pandeglang, Lebak. Berbeda sekali dengan Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang yang PAD-nya tinggi," jelasnya.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah kepala daerah yang hadir juga menyampaikan berbagai usulan, seperti kerja sama antar daerah dalam pelayanan medis dan transportasi, optimalisasi pendapatan daerah, serta kebijakan terkait aglomerasi untuk pengelolaan bandara dan infrastruktur lainnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, BSKDN menegaskan bahwa kerja sama antar daerah menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. BSKDN juga berharap diskusi tersebut dapat menghasilkan langkah konkret dalam meningkatkan efektivitas kebijakan di kedua provinsi, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, keberlanjutan diskusi strategis ini sangat penting karena dapat menjadi wadah bertukar gagasan dan mencari solusi terbaik dalam membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.