Setara Institute Luncurkan IISI, 24 Kepala Daerah Disebut Peduli Inklusi Sosial

Liputan6.com, Jakarta - Setara Institute meluncurkan Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) 2024. Peluncuran IISI 2024 digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).

Hadir dalam kesempatan itu Ketua Badan Pengurus Setara Institute Ismail Hasani yang juga dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan, dan Dwi Rahayu dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta 24 kepala daerah atau yang mewakili dari 22 kota dan 2 kabupaten di seluruh Indonesia.

Inklusi sosial adalah sebuah proses dan upaya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk mendapatkan akomodasi, peluang dan sumber daya, serta berpartisipasi secara bermakna di seluruh dimensi kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan masyarakat.

"Inklusi sosial telah menjadi mantra pembangunan yang diyakini dapat mendorong keadilan bagi semua, baik pada proses pembangunan maupun pada capaian/aspirasi pembagunan yang ditetapkan," tulis keterangan resmi Setara Institute.

Untuk mendukung agenda pembangunan inklusi sosial guna mencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) No 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dan UU No 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Setara Institute yang didukung oleh Kemitraan Pemerintah Indonesia-Australia melalui Program INKLUSI, melakukan studi dan pengukuran untuk menyediakan pengetahuan status pembangunan inklusi sosial di Indonesia, sebagai instrumen monitoring, baseline, dan alat ukur kinerja bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam memastikan pengutamaan inklusi sosial sebagai kondisi yang hendak dicapai.

Penyusunan IISI ditujukan untuk mendorong dan mengawal adopsi inklusi sosial dalam perumusan perencanaan pembangunan, kebijakan daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah sekaligus memastikan agenda pembangunan yang inklusif, dengan memastikan keterpenuhan hak-hak dasar kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama dan kepercayaan, serta masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya.

IISI adalah studi yang mengukur kondisi, kinerja dan capaian pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah dalam menjalankan tata kelola yang inklusif guna mencapai kondisi inklusi sosial dan pemenuhan hak-hak warga negara, yang menjadi agenda pembangunan nasional.

"Studi ini mendasarkan diri pada paradigma HAM dan hak-hak konstitusional warga negara, sebagaimana dijamin UUD 1945, serta ditujukan untuk mendorong kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi setiap orang sebagai pemangku hak (rights holders) untuk memperoleh jaminan dan menikmati hak-hak asasi manusia dari kewajiban yang dijalankan oleh negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara," lanjutnya.

IISI adalah penelitian semi komposit dengan pendekatan campuran (mix method), yakni gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sebagai studi pengukuran, katanya, semua data kuantitatif dan kualitatif pada akhirnya akan disajikan dalam bentuk skor yang disertai pembobotan.

Sebagai studi pengukuran pertama, Setara Institute mempelajari kondisi inklusi sosial di tingkat nasional dan mempelajari secara lebih detail kondisi inklusi di 22 kota dan 2 kabupaten, yaitu Kota Ambon, Balikpapan, Bandung, Bengkulu, Blitar, Denpasar, Gunungsitoli, Jakarta Selatan, Kendari, Kupang, Makassar, Padang, Palangkaraya, Palembang, Parepare, Probolinggo, Samarinda, Semarang, Sorong, Tangerang, Tanjungpinang, Ternate, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini dilakukan pada Agustus 2024-Januari 2025.

Berikut skor IISI 24 daerah tersebut. Yakni Kota Ambon (3,3), Kota Balikpapan (3,4), Kota Bandung (3,6), Kota Bengkulu (3,1), Kota Blitar (3,2), Kota Denpasar (3,6), dan Kota Gunungsitoli (3,2).

Lalu, Jakarta Selatan (3,6), Kota Kendari (3,3), Kota Kupang (3,5), Kota Makassar (3,2), Kota Padang (3,6), Kota Palangkaraya (3,3), Kota Palembang (3,2), dan Kota Parepare (3,3).

Berikutnya, Kota Probolinggo (3,4), Kota Samarinda (3,2), Kota Semarang (3,6), Kota Sorong (3,2), Kota Tangerang (3,4), Kota Tanjungpinang (3,2), Kota Ternate (3,3), Kabupaten Probolinggo (3,2), dan Kabupaten Lombok Timur (3,2).