Soal Tarif Impor, Said Abdullah: Indonesia Perlu Dorong WTO Sehatkan Perdagangan Internasional

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah menyatakan, saat ini dunia kembali dihadapkan awan kelabu, perekonomian global terdistorsi, karena kebijakan pengenaan tarif dari berbagai negara, yang dimulai dari perang tarif Amerika Serikat dan China di babak kedua.

Said menyebut, situasi ini membuat masa depan perekonomian global akan lebih suram. Mengingat, pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di berbagai media global, bahwa ia cenderung menentang perdagangan bebas, menggunakan kebijakan tarif untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak, dan upaya untuk memperkecil gap nilai barang ekspor dan impornya.

Merespon situasi ini, Said menyarankan pemerintah mengambil beberapa langkah dan inisiatif. Pertama, mengambil inisiatif melalui forum World Trade Organization (WTO) untuk mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil, dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan. 

“Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya, lalu kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan diabaikan. Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan non diskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesain sengketa perdagangan internasional,” kata Said dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

Kedua, di dalam negeri, pemerintah bisa mengambil langkah langkah untuk menghadapi ketidakpastian tanpa batas waktu, antara lain dengan menjaga produk produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional, mencari pasar pengganti, jika produk produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif. Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan.

“Memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor, hal ini sebagai jalan memperkuat kebutuhan devisa dan Memperkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir,” beber Said.

Said juga menyarankan pemerintah untuk memperluas dan memperadalam skema billatral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat.

Selain itu, Said meminta pemerintah menyiapkan seperangkat kebijakan kontra cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global, dan kondisi perekonomian domestik cenderung menurun, namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat.

Pemerintah juga diminta memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan untuk mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusif, serta tetap menjanjikan bagi investor internasional.

“Sekaligus Membangun komunikasi publik yang terpercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat di rujuk oleh para pelaku usaha. Demikian, kiranya bisa menjadi pertimbangan pemerintah,” pungkas Said.