Kabar Reshuffle Kabinet usai Lebaran, PDIP: Kepala PCO Hasan Nasbi Layak Diganti

Liputan6.com, Jakarta - Isu perombakan kabinet atau reshuffle pasca Lebaran semakin mencuat. Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut tengah mempertimbangkan evaluasi terhadap sejumlah menteri yang dinilai belum memenuhi ekspektasi.

Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyarankan agar Presiden Prabowo menjadikan hasil survei kepuasan publik sebagai acuan dalam menilai kinerja para menteri dan kepala lembaga.

"Evaluasi kabinet saya kira presiden bisa menyimak survei opini publik dan penilaian kualitatif terhadap kabinetnya yang dianggap oleh publik tidak mampu menerjemahkan program presiden tapi malah membuat pernyataan yang blunder," kata Guntur kepada Merdeka.com, Jumat, (4/4/2025).

Salah satu contoh blunder yang disorot Guntur adalah pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, terkait insiden teror kepala babi di kantor redaksi Tempo.

Guntur menilai pernyataan Hasan menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap kebebasan pers.

"Harus dipecat. Itu menormalisasi teror pada pers," tegasnya.

Ia menekankan bahwa aksi teror terhadap jurnalis tidak semestinya dijadikan bahan candaan. "Yang bisa bergurau untuk mengatakan tidak takut pada teror, yakni korban yang jadi sasaran. Kalau pihak lain ikut-ikut bergurau artinya dia menormalisasi teror pada pers," lanjut Guntur.

Selain PCO, Guntur juga menyoroti kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi. Ia menyebut kondisi ekonomi yang memburuk belakangan ini sebagai indikator penting untuk dijadikan bahan evaluasi.

"Ini terkait juga dengan kinerja kabinet di bidang ekonomi," ujarnya.

Guntur menyoroti secara khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, yang juga menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Danantara. Menurutnya, rangkap jabatan tersebut berpotensi membingungkan publik dan pelaku ekonomi karena menimbulkan konflik peran.

"Pemain bola sekaligus jadi wasit," ucapnya.

Meski demikian, Guntur menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Ia menyatakan bahwa PDI Perjuangan tetap akan berada di luar pemerintahan.

"Reshuffle hak prerogatif presiden, PDI Perjuangan tetap konsisten berada di luar pemerintahan," tutup Guntur.

Sumber: Merdeka.com