[VIDEO] Barometer: Salah Sasaran BLSM Picu Keresahan Sosial

Pemerintah menggulirkan anggaran negara (APBN 2013) sebesar Rp 9 triliun lebih untuk 15,5 juta rakyat miskin dalam program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pascakenaikan harga BBM. Penerima BLSM yang diklaim telah disurvei sebelumnya ternyata banyak yang tidak tepat sasaran.

Dalam tayangan Liputan 6 SCTV, Sabtu (29/6/2013), setelah lama menimbang-nimbang, akhirnya pemerintah jadi juga menaikkan harga BBM per 21 Juni 2013. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun menginstruksikan agar BLSM segera dibagikan.

"Dengan demikian tidak ada gap, senggang waktu antara kenaikkan BBM dengan semua bantuan dibagikan ke semua saudara-saudara kita keluarga yang tergolong kurang mampu agar segera disalurkan," perintah Presiden SBY di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dengan alasan menghemat subsidi BBM, pemerintah menyiapkan Rp 29,4 triliun. Terdiri dari dana BLSM Rp 150 ribu rupiah untuk 4 bulan yang akan dibagikan kepada 15,5 juta keluarga miskin. Selain itu digelontorkan juga program keluarga harapan, pembangunan infrastruktur dasar, beras keluarga miskin dan program bea siswa.

Antrean panjang terlihat di mana-mana. Warga miskin yang sudah mendapatkan kartu perlindungan sosial langsung menuju kantor pos untuk mencairkan uang. Setelah menembus antrean panjang, senyum gembira terlihat dari para warga yang mendapatkan dana Rp 300 ribu untuk 2 bulan pertama.

Namun, berbeda halnya dengan sejumlah ibu-ibu di Padang, Sumatera Barat, yang kecewa karena tidak melihat namanya tidak tercantum sebagai penerima BLSM. Mereka mengaku bingung karena nama mereka tidak tercantum sedangkan ibu-ibu yang memiliki rumah besar dan kokoh malah mendapatkannya. Air mata kesedihan pun mewarnai para warga miskin yang berusaha mengadukan nasib mereka ke kelurahan.

"Rumah yang besar-besar dapat. Tapi kami warga miskin malah nggak dapat," kata Purwati di Padang.

Kecemburan sosial menyeruak warga pun melancarkan protes, mulai dari Kantor Kelurahan sampai Kantor Bupati. Kemarahan warga beralasan karena dengan kasat mata BLSM terlihat salah sasaran. Sejumlah penerima dana BLSM justru datang dengan mengenakan perhiasan emas yang jelas tidak cocok dengan kehidupan warga miskin.

Belum lagi dengan menggenggam telepon selular merk ternamakeluaran terbaru yang menjauhkan potret warga miskin. Para petugas pun tanpa curiga mencairkan uang yang mungkin tidak layak bagi profil penerima BLSM.

Tetapi di saat warga beramai-ramai bergaya miskin agar mendapat dana BLSM, 26 warga di Tegaltirto, Sleman, Yogyakarta, justru mengembalikan kartu keluarga miskin dan menolak BLSM.

"Mungkin ada orang miskin yang lebih butuh. Tapi kami nggak bangga ya dapat kartu BLSM," kata warga Tegaltirto, Murdwiyanto.

Simpang siur data penerima BLSM juga terlihat di Purworejo, Jawa Tengah, seorang kepala desa dan juragan gabah terdata sebagai penerima BLSM. Padahal, sekitar 20 warga desanya yang hidup miskin malah tidak mendapat BLSM. Masalah lain yang ditemukan adalah adanya kartu penerima ganda dengan nama sama pada sejumlah warga.

Semua data penerima BLSM datang dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pemerintah meminta jika terjadi kesalahan data di lapangan maka harus diselesaikan di tingkat kelurahan bersama musyawarah desa. Tetapi kenyataannya di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Banyak kepala desa yang bahkan bingung dengan mekanisme pembagian BLSM.

Wakil Presiden Boediono yang turun langsung mengawasi pembagian dana BLSM juga melihat beberapa kendala. Tetapi pemerintah sejauh ini berkesimpulan penyaluran dana BLSM sudah lebih baik dibandingkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 lalu. Jika ada kesalahan keluarga penerima pemerintah minta agar segera diselesaikan di tingkat musyawarah desa.

Tetapi harapan pemerintah pusat ini ternyata tidak sampai ke tingkat kelurahan. Malah ratusan kepala desa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berunjuk rasa minta kejelasan data penerima BLSM ke DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

"Menolak dalam artian berikan kami kesempatan memberikan data-data yang sesuai dengan desa masing-masing. Jangan sampai data itu ditetapkan pemerintah begitu saja," Kata Kabid Hukum Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) se-Kabupaten Sukabumi, Ojang Sopandi.

Menanggapi distribusi BLSM yang salah sasaran, pemerintah berjanji akan melakukan evaluasi.

BLSM seperti namanya adalah program sementara untuk menolong masyarakat miskin dalam menghadapi kenaikan harga BBM yang disertai kenaikan harga-harga kebutuhan lainnya. Selain melakukan evaluasi program BLSM agar tidak salah sasaran, pemerintah juga harus menjaga agar harga kebutuhan pokok tidak terus melambung sehingga sulit digapai oleh masyarakat. (Adi/Mut)